Tag: valuta asing

 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1984 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak … Lanjutkan membaca Keppres No 26 TAHUN 1984

PERATURAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER - 26/PJ/2015, PER - 15/PB/2015 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN NON MIGAS DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang : a. bahwa pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 serta Pajak Penghasilan Final yang dibayar sendiri … Lanjutkan membaca PER-26/PJ/2015

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1986 TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA,  DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN DAERAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta dicabutnya Ordonansi … Lanjutkan membaca Keppres No 33 TAHUN 1986

PERATURAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-51/PJ./2005, KEP-13/PB/2005 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 05/PMK.03/2005 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,   Menimbang  : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.03/2005 tentang Tata Cara Pembayaran … Lanjutkan membaca KEP-51/PJ/2015

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1985 TENTANG   BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH SEHUBUNGAN DENGAN PEMASUKAN BARANG-BARANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN MILIK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA BANTUAN/PINJAMAN LUAR NEGERI   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,   Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan … Lanjutkan membaca KEPRES 58 TAHUN 1985

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR INS - 2/PJ/2008 TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN KETENTUAN SUNSET POLICY DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : a. bahwa batas waktu pelaksanaan Sunset Policy hampir berakhir; b. bahwa dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Sunset Policy serta menghilangkan keragu-raguan masyarakat untuk memanfaatkan Sunset Policy, perlu dilakukan kegiatan tambahan untuk Kantor Pelayanan Pajak; c. bahwa … Lanjutkan membaca INS – 2/PJ/2008

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR INS-181/PJ/2004 TENTANG PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK DAN PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DIREKTUR JENDERAL PAJAK Menimbang : a. bahwa dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004, telah ditegaskan bahwa seluruh Aparatur Negara harus melaksanakan percepatan pemberantasan korupsi di wilayah lingkup tugas wewenang … Lanjutkan membaca INS-181/PJ/2004

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 15/PJ/2017 TENTANG DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPh, PPN DAN PPn BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB PER KANTOR WILAYAH DJP TAHUN ANGGARAN 2017 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, maka dipandang … Lanjutkan membaca KEP – 15/PJ/2017

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR INS - 04/PJ/2015 TENTANG   PENYELESAIAN PEMERIKSAAN KHUSUS MELALUI PENGHENTIAN PEMERIKSAAN DENGAN MEMBUAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SUMIR SEBELUM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN DALAM RANGKA MENDUKUNG TAHUN PEMBINAAN WAJIB PAJAK   DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Berdasarkan pertimbangan: a. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum … Lanjutkan membaca INS-04/PJ/2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 187/PMK.03/2015 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013; b. bahwa untuk … Lanjutkan membaca PMK-187/PMK.03/2015