PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 165/PMK.010/2015

TENTANG

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP

PENGENAAN BEA MASUK  IMPOR PRODUK COATED PAPER DAN PAPER BOARD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor, selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan Tindakan Pengamanan berupa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan;

b. bahwa berdasarkan hasil akhir penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri diakibatkan karena terjadinya lonjakan jumlah impor produk coated paper dan paper board;

c. bahwa sesuai hasil penyelidikan dimaksud, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah menyampaikan rekomendasi pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan kepada Menteri Perdagangan, yaitu pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk coated paper dan paper board;

d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Menteri Perdagangan melalui surat Nomor 470/MDAG/SD/6/2015 tanggal 5 Juni 2015 dan surat Nomor 567/M-DAG/SD/7/2015 tanggal 13 Juli 2015 menyampaikan keputusan dan usulan penetapan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk coated paper dan paper board;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Coated Paper dan Paper Board;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

Memperhatikan :

  1. Surat Menteri Perdagangan Nomor 470/MDAG/SD/6/2015 tanggal 5 Juni 2015 hal Permintaan Pertimbangan atas Rekomendasi KPPI tentang Pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap Importasi Barang “Coated Paper dan Paper Board”;
  2. Surat Menteri Perdagangan Nomor 567/M-DAG/SD/7/2015 tanggal 13 Juli 2015 hal Keputusan atas Hasil Akhir Penyelidikan Pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap Barang Impor “Coated Paper dan Paper Board”;
  3. Laporan Akhir Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia tentang Hasil Penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap Impor Produk Kertas dan Kertas Karton Dilapisi, Tidak Termasuk Kertas Uang, dengan Nomor Harmonized System (HS) 4810.13.11.00, 4810.13.19.00, 4810.13.91.90, 4810.13.99.90, 4810.14.11.00, 4810.14.19.00, 4810.14.91.90, 4810.14.99.90, 4810.19.11.00, 4810.19.19.90, 4810.19.91.90 dan 4810.19.99.90;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK COATED PAPER DAN PAPER BOARD.

Pasal 1

Terhadap impor produk coated paper dan paper board berupa kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, tidak diwarnai, tidak dihias atau tidak dicetak permukaannya dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak, atau keperluan grafik lainnya, atau dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, tidak termasuk kertas termo-sensitif, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, dalam keadaan tidak dilipat, dengan gramasi 80 (delapan puluh) gsm sampai dengan 400 (empat ratus) gsm, tidak mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik, atau mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) menurut berat keseluruhan kandungan seratnya, tidak termasuk cast coated paper, yang mencakup nomor Harmonized System (HS) ex. 4810.13.11.00, ex.4810.13.19.00, ex.4810.13.91.90, ex.4810.13.99.90, ex.4810.14.11.00, ex.4810.14.19.00, ex.4810.14.91.90, ex.4810.14.99.90, ex.4810.19.11.00, ex.4810.19.19.90, ex.4810.19.91.90, dan ex.4810.19.99.90 dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

No .                          Periode                                                                                                          Besaran Bea Masuk Tindakan

Pengamanan Terhadap Nilai

Impor

———————————————————————————————————————————————————————————————————————–

1.Tahun Pertama, dengan Periode 1 (satu) tahun

sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.                                                                              9%

———————————————————————————————————————————————————————————————————————–

2. Tahun Kedua, dengan Periode 1 (satu) tahun

setelah tanggal berakhirnya Tahun Pertama.                                                                                         7%

———————————————————————————————————————————————————————————————————————–

3. Tahun Ketiga, dengan Periode 1 (satu) tahun

setelah tanggal berakhirnya Tahun Kedua.                                                                                             5%

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk coated paper dan paper board yang berasal dari negara-negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:

a. Tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation); atau

b. Tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan-barang internasional.

(2) Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation).

Pasal 5

Terhadap impor produk coated paper dan paper board yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan negara-negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin).

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor dimaksud mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Peraturan Menteri ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

(2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Agustus 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 1 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Berikut Link Lampiran PMK – 165/PMK.010/2015

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

 

Tinggalkan Balasan