SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S – 278/PJ.02/2016

TENTANG

PENEGASAN PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-48/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
NOMOR OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PER-48/PJ/2015), dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

1.Tata cara pemberian Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (NOP PBB) dalam PER-48/PJ/2015, meliputi tata cara pemberian nomor identitas objek pajak PBB sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan, dan sektor lainnya, sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.

2. Pemberian NOP PBB terhadap objek pajak PBB yang belum terdapat dalam administrasi perpajakan dilakukan melalui:

a.    Pendaftaran, dan NOP dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang; atau

b.    Pemeriksaan atau Penelitian PBB, dan NOP dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak PBB.

baik untuk ketetapan PBB Tahun Pajak 2016 dan sesudahnya maupun Tahun Pajak 2015 sebelumnya, dengan memperhatikan kadaluwarsa pajak.

3. Terhadap objek pajak PBB yang sebelumnya telah terdaftar dalam administrasi perpajakan, untuk Tahun Pajak 2016 dan sesudahnya, diberikan NOP PBB baru sesuai dengan struktur NOP PBB dalam  PER-48/PJ/2015.

4. Untuk menjaga kesinambungan data PBB, dalam hal terdapat perbedaan struktur NOP PBB yang diatur dalam PER-48/PJ/2015 dengan struktur NOP PBB yang telah diberikan sebelumnya, setiap pemberian  NOP PBB baru sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus disertai dengan pengisian NOP PBB “asal”  dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan perekaman NOP PBB “asal” tersebut dalam SIDJP-NINE  Modul PBB.

5. Beberapa kode dalam struktur NOP PBB sebagaimana dimaksud dalam PER-48/PJ/2015, ditegaskakan sebagai berikut:

a. Kode Provinsi, Kode Kabupaten/Kota, dan Kode Kecamatan yang digunakan dalam NOP PBB baru merujuk pada Kode Provinsi, Kode Kabupaten/Kota, dan Kode Kecamatan sesuai dengan  tabel referensi dalam SIDJP-NINE Modul PBB yang ditentukan oleh Direktur Teknologi Informasi Perpajakan; dan

b. dalam hal terdapat wilayah administratif provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan yang tidak tertampung dalam tabel referensi Kode Provinsi, Kode Kabupaten/Kota, atau Kode Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan permintaan pemutakhiran kode dimaksud kepada Direktur Teknologi Informasi Perpajakan;

c. Khusus pemberian Kode Nomor Urut Objek Pajak dalam NOP PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk menghindari terjadinya NOP PBB yang sama atas objek pajak PBB yang berbeda yang telah diberikan NOP PBB sebelum berlakunya  PER-48/PJ/2015, Kode Nomor Urut Objek Pajak dimulai dari nomor urut terkecil setelah nomor  urut objek pajak terakhir yang sudah terpakai di Kantor Pelayanan Pajak tersebut pada Tahun Pajak 2015.

6. Untuk mempermudah implementasi struktur NOP baru yang sesuai dengan struktur NOP berdasarkan PER-48/PJ/2015 baik terhadap objek pajak PBB yang belum terdapat dalam administrasi perpajakan maupun objek pajak PBB yang sebelumnya telah terdaftar dalam administrasi perpajakan, disampaikan  beberapa contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Direktur Jenderal ini.

7. Dalam hal diperlukan penjelasan lebih lanjut, Kantor Wilayah DJP dan Kantor Pelayanan Pajak dapat  melakukan koordinasi melalui surat elektronik ke alamat subditper.pbb@pajak.go.id atau  subditper.pbb@gmail.com, dengan subjek “Nama Kantor_NOP PBB”.

Demikian penegasan ini disampaikan.

DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN I,

ttd

IRAWAN

 

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

Tinggalkan Balasan