PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 144/PMK.02/2016

 TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

ATAS PENCAPAIAN KINERJA DI BIDANG CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif atas pencapaian kinerja di bidang cukai, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai;

b. bahwa dalam rangka lebih memberikan penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas pencapaian kinerja di bidang cukai yang berdasarkan pada kewajaran dan keadilan, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik- Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PENCAPAIAN KINERJA DI BIDANG CUKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

  1. Insentif di Bidang Cukai yang selanjutnya disebut Insentif adalah apresiasi yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas capaian kinerja di bidang cukai berupa alokasi anggaran yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan sebagai tambahan imbalan bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  2. Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai adalah tercapainya target Kinerja di Bidang Cukai dalam upaya pemerintah untuk pengendalian konsumsi barang-barang tertentu melalui instrumen pengenaan cukai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.
  3. Target Kinerja di Bidang Cukai adalah target kinerja berdasarkan kontrak kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Bidang Cukai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
  4. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
  5. Kantor adalah Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Pangkalan Sarana Operasi, serta Balai Pengujian dan Identifikasi Barang,pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  6. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan kinerja yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 2

 

(1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan Insentif atas dasar Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun anggaran berdasarkan asas kewajaran yang disesuaikan dengan bentuk upaya yang dilakukan dalam Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai.

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan dalam hal pencapaian kinerja di bidang cukai tahun anggaran sebelumnya melebihi target kinerja di bidang cukai yang telah ditetapkan.

(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 3

 

(1) Pencapaian kinerja di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diukur berdasarkan kumulatif capaian kinerja atas indikator kinerja yang mewakili pencapaian kinerja di bidang cukai.

(2) Indikator kinerja yang mewakili pencapaian kinerja di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. realisasi penerimaan cukai yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana tertuang dalam Laporan Keuangan Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran berkenaan dengan bobot kinerja 20% (dua puluh persen);

b. kepuasan pengguna jasa dengan bobot kinerja 15% (lima belas persen);

c. realisasi janji layanan unggulan di bidang cukai dengan bobot kinerja 15% (lima belas persen);

d. waktu pelayanan pengambilan pita cukai dengan bobot kinerja 15% (lima belas persen);

e. penyelesaian rumusan peraturan di bidang cukai dengan bobot kinerja 10% (sepuluh persen);

f. kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai yang dimonitor dengan bobot kinerja 10% (sepuluh persen);

g. efektivitas penyampaian materi sosialisasi dan penyuluhan di bidang cukai dengan bobot kinerja 5% (lima persen);

h. kepatuhan pengguna fasilitas cukai yang dimonitor dengan bobot kinerja 5% (lima persen);

i. policy recommendation di bidang cukai hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dengan bobot kinerja 5% (lima persen).

(3) Pengukuran indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

(4) Insentif diberikan dalam hal akumulasi realisasi capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas 100 % (seratus persen).

BAB II

PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 4

(1) Insentif atas dasar Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimanfaatkan untuk pemberian penghargaan bagi pegawai atas pencapaian kinerja di bidang cukai.

(2) Dalam hal diperlukan, insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja kantor dan/atau untuk pihak-pihak yang membantu peningkatan kinerja di bidang cukai.

BAB III

BESARAN INSENTIF DAN PENGELOMPOKKAN

UNIT DAN SATUAN KERJA

Pasal 5

(1) Besaran insentif untuk pemberian penghargaan bagi pegawai atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan sesuai dengan kontribusi unit dan satuan kerja terhadap pencapaian kinerja di bidang cukai.

(2) Kontribusi unit dan satuan kerja terhadap Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:

a. unit dan satuan kerja yang berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian kinerja dibidang cukai.

b. unit dan satuan kerja yang berkontribusi secara tidak Langsung terhadap pencapaian kinerja di bidang cukai.

(3) Unit dan satuan kerja yang berkontribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah unit dan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki tugas dan fungsi yang secara langsung berhubungan dengan pencapaian kinerja di bidang cukai.

(4) Unit dan satuan kerja yang berkontribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah unit dan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki tugas dan fungsi yang secara tidak langsung berhubungan dengan pencapaian kinerja di bidang cukai.

Pasal 6

(1) Unit dan satuan kerja yang berkontribusi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:

a. unit dan satuan kerja di kantor pusat yang menangani teknis dan fasilitas di bidang Cukai;

b. unit dan satuan kerja di tingkat wilayah yang menangani teknis dan fasilitas Cukai dengan akumulasi kontribusi penerimaan kantor pelayanan pada lingkup koordinasinya sebesar paling sedikit 5% (lima persen) terhadap realisasi penerimaan cukai nasional; atau

c. unit dan satuan kerja di tingkat operasional yang menangan teknis dan fasilitas Cukai dengan kontribusi penerimaan cukai sebesar paling sedikit 1% (satu persen) terhadap realisasi penerimaan cukai nasional.

(2) Unit dan satuan kerja yang berkontribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) meliputi unit-unit selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7

(1) Pegawai yang menduduki suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada unit dan satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diberikan insentif sebagai berikut:

a. 3 (tiga) kali gaji pokok dan 3 (tiga) kali Tunjangan Kinerja dalam hal pencapaian kinerja 100% (seratus persen) sampai dengan 110% (seratus sepuluh persen);

b. 4 (empat) kali gaji pokok dan 4 (empat) kali Tunjangan Kinerja dalam hal pencapaian kinerja diatas 110% (seratus sepuluh persen).

(2) Pegawai yang menduduki suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada unit dan satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diberikan insentif sebagai berikut:

a. 2 (dua) kali gaji pokok dan 2 (dua) kali Tunjangan Kinerja dalam hal pencapaian kinerja 100% (seratus persen) sampai dengan 110% (seratus sepuluh persen);

b. 3 (tiga) kali gaji pokok dan 3 (tiga) kali Tunjangan Kinerja dalam hal pencapaian kinerja diatas 110% (seratus sepuluh persen).

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN,

DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN DAN

PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 8

(1) Pengalokasian anggaran untuk pemberian Insentif cukai didasarkan pada estimasi kebutuhan Insentif pada masing-masing unit dan satuan kerja sesuai pengklasifikasian unit dan satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(2) Dalam hal alokasi anggaran untuk Insentif cukai belum tersedia di dalam anggaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat mengajukan permohonan alokasi anggaran dimaksud kepada Menteri selaku Pengguna Anggaran.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal anggaran untuk kebutuhan insentif tidak dapat dipenuhi melalui mekanisme optimalisasi, Menteri selaku Pengguna Anggaran menyampaikan usul tambahan alokasi anggaran untuk pembayaran Insentif kepada Menteri selaku Bendahara Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dan pertanggungjawaban penggunaan Insentif diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 136), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 27 September 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

 

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 28 September 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1450

 

Berikut ini adalah lampiran PMK-144/PMK.02/2016

 

http://www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com

Tinggalkan Balasan