Peraturan pajak 26 April 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 26/PJ.41/1995 TENTANG PENEGASAN PERLAKUAN PENGENAAN PPh TERHADAP SPBU YANG MEMBELI PELUMAS PERTAMINA KE DEALER PELUMAS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-11/PJ.41/1995 tanggal 28 Februari 1995 perihal Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Tahun 1994 dalam rangka … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 26/PJ.41/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.43/1995
Peraturan Pajak 26 April 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 23/PJ.43/1995 TENTANG PENJELASAN PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 (SERI PPh PASAL 21 NO. 4) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-02/PJ/1995 tanggal 9 Januari 1995 sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-30/PJ/1995 tanggal 31 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.43/1995
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/PMK.010/2018
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/PMK.010/2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/PMK.010/2018
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.24/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.24/1996 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-72/PJ.1/1996 TANGGAL 5 JULI 1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-72/PJ.1/1996 tanggal 5 Juli 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1165/PJ.24/1993 tentang Sistem, Bentuk dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.24/1996
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 27/PJ.52/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PPN ATAS IMPOR/PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN/PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN/PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK DAN BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PPN BM ATAS IMPOR/PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK BESERTA … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 27/PJ.52/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1648/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1648/PJ.51/1996 TENTANG PPN TERUTANG ATAS PASIR KWARSA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 12 Juni 1996 dan surat tanpa nomor tanggal 21 Juni 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Pasal 3 dan 7 Peraturan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1648/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1651/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1651/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS PEMBELIAN KAPAL (TUG BOAT DAN BARGE) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 Mei 1996, perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka 8 Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1651/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3054/PJ.54/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3054/PJ.54/1997 TENTANG PPN MASUKAN BAGI PERUSAHAAN YANG PRINCIPALNYA SUDAH TUTUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 3 September 1997 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-35/PJ.5/1989 tanggal 6 Juli … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3054/PJ.54/1997
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3082/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 3082/PJ.51/1997 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS PEMBELIAN TANAH UNTUK GEDUNG GEREJA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara (tanpa nomor) tanggal 13 Oktober 1997 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Pasal 1 huruf b dan c jo … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 3082/PJ.51/1997