Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1399/PJ.513/2001 TENTANG SURAT KETERANGAN/PENETAPAN PEMBAYARAN PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxx tanggal 22 Oktober 2001 hal Mohon Surat Keterangan/ Penetapan Pembayaran PPN, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa : 1. Bahwa Pemerintah telah memberikan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1399/PJ.513/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.42/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ.42/1999 TENTANG PERUBAHAN/RALAT ATAS BUKU PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK BADAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya kesalahan ketik pada Buku Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, bersama ini disampaikan perubahan/ralat sebagai berikut : Halaman 55 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.42/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.6/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 17/PJ.6/1998 TENTANG RALAT LAMPIRAN I DAN II KEP.MENKO WASPAN NOMOR : 30/KEP/MK.WASPAN/8/1998, KOLOM 5 PADA : 1. UNSUR/SUB UNSUR II.6.c.1 DAN 2 2. UNSUR/SUB UNSUR II.4.2 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berhubung dengan adanya kesalahan cetak pada Lampiran I dan II Keputusan Menko Waspan Nomor : 30/KEP/MK.WASPAN/8/1998, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.6/1998
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 500/KMK.014/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 500/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 SAMPAI DENGAN 20 DESEMBER 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 500/KMK.014/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.43/2000
Peraturan Pajak 28 Agustus 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 24/PJ.43/2000 TENTANG PENEGASAN TENTANG PENGERTIAN FORCE MAJEURE DALAM SURAT EDARAN NOMOR SE-21/PJ.4/1995 TENTANG SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PPh DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam butir 5 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-21/PJ.4/1995 tanggal 26 April 1995 tentang Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan PPh ditegaskan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.43/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.43/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 16/PJ.43/1999 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN BARANG ATAU PEMBERIAN KREDIT DENGAN FASILITAS KHUSUS YANG DIBERIKAN OLEH PERUSAHAAN KEPADA KARYAWANNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya penjualan barang dengan harga khusus (lebih murah dari harga pasar) atau pemberian kredit dengan tingkat bunga yang lebih rendah … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.43/1999
URAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 146/PJ.1/UP.90/2000
Peraturan Pajak 30 Agustus 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 146/PJ.1/UP.90/2000 TENTANG SURAT EDARAN PEMBUATAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1470/SJ.2/2000 tanggal 10 Agustus 2000 perihal Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) di lingkungan Departemen Keuangan serta memperhatikan Peraturan Pemerintah … Lanjutkan membaca URAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 146/PJ.1/UP.90/2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 18/PJ.6/1999 TENTANG PERUBAHAN RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 1999/2000 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya usulan perubahan rincian penerimaan PBB dan BPHTB tahun 1998/1999 dari Kepala KP PBB pada beberapa Kanwil DJP yang ditujukan langsung kepada Direktur Jenderal Pajak cq. Direktur PBB, dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.6/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 501/KMK.01/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 501/KMK.01/1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 488/KMK.05/1996 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mempercepat kelancaran arus barang, kemudahan pelayanan dokumen dalam rangka ekspor, dan mengantisipasi serta mendukung pelaksanaan elektronisasi data kepabeanan di bidang ekspor yang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 501/KMK.01/1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1409/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1409/PJ.51/2001 TENTANG PPnBM ATAS KENDARAAN BERMOTOR JENIS PICK UP SINGLE CABIN DAN PICK UP DOUBLE CABIN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 22 Oktober 2001, hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1409/PJ.51/2001