Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1413/PJ.5/2001 TENTANG PENANGANAN PERMOHONAN PEMBAYARAN PENDAHULUAN PPN DAN ATAU PPnBM DALAM RANGKA EKSPOR OLEH BINTEK KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxxxx tanggal 15 Nopember 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan surat Inspektur Jenderal Departemen Keuangan SR-315/1/2001 tanggal 3 Oktober 2001 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1413/PJ.5/2001
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.51/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.51/1999 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETUJUH PULUH TUJUH IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-30 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Buku Ketujuh Puluh Tujuh IKAPI yang memuat daftar penerbit … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.51/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 502/KMK.01/1998
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 502/KMK.01/1998 TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR BEBERAPA PRODUK TERTENTU MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka harmonisasi tarif serta menunjang efisiensi ekonomi nasional dalam meningkatkan daya saing produksi dalam negeri, dipandang perlu mengubah tarif bea masuk atas impor beberapa produk tertentu Mengingat : … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 502/KMK.01/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 267/PJ./2000
Peraturan Pajak 1 September 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 267/PJ./2000 TENTANG RESTRUKTURISASI SISMIOP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Saat ini komputerisasi PBB yang dikenal dengan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) memanfaatkan teknologi informasi yang dikembangkan menggunakan software database Recital dengan operating system Unix. Dalam masa perjalanannya yang sudah … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 267/PJ./2000
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132/KMK.04/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132/KMK.04/1999 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPORT BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994, Menteri Keuangan berwenang menetapkan perlakuan Pajak Pertambahan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132/KMK.04/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.52/1998
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 25/PJ.52/1998 TENTANG PENYAMPAIAN SURAT MENTERI KEUANGAN TENTANG PERMOHONAN PERSETUJUAN PPN IMPOR DAN PPN DALAM NEGERI UNTUK ALAT HAEMODIALISIS DITANGGUNG PEMERINTAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-572/MK.04/1998 tanggal 9 November 1998 yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa alat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.52/1998
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.24/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ.24/1999 TENTANG PENGAMANAN SSP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan maraknya pemberitaan mass media tentang penggelapan pajak/pemalsuan SSP, telah dikeluarkan penegasan pengadministrasian SSP melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ.24/1999 tanggal 29 Maret 1999. Penegasan yang dicantumkan dalam surat edaran tersebut bukan merupakan hal baru … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.24/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.32/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ.32/1999 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) BIAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 588/KMK.01/1998 tanggal 30 Desember 1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 97/KMK.04/1998 tanggal 26 Februari 1998 tentang Perlakuan Perpajakan dan Pembebasan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.32/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.52/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.52/1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PPN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU (PENYEMPURNAAN SE-13/PJ.51/1998) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan fotokopi Keputusan Presiden RI Nomor 204 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak Pertambahan Nilai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.52/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.10/2000
Peraturan Pajak 1 September 2000 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.10/2000 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KETENTUAN MENGENAI PERSETUJUAN BERSAMA BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) (SERI P3N NO. 24)DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya masalah dalam penerapan P3B yang harus diselesaikan melalui persetujuan bersama dengan pihak yang berkompeten di negara mitra P3B, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.10/2000