Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 66/PJ./1995 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-42/PJ./1995 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI ROKOK PUTIH DI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk lebih memudahkan pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 67/PJ./1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 40/PJ.4/1995
Peraturan Wajib Pajak 31 Juli 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 40/PJ.4/1995 TENTANG PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN THT-TASPEN (SERI PPh PASAL 21 NO. 6) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan surat Direktur Jenderal Pajak yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Taspen (Persero) No.: S-252/PJ.43/1995 tanggal 5 Juli 1995 perihal seperti … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 40/PJ.4/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 34/PJ.53/1995
Peraturan pajak 1 Agustus 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 34/PJ.53/1995 TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS JASA CONSUMER CREDIT, CREDIT CARD, DAN DEBIT CARD (SERI PPN 24-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Untuk menghilangkan keragu-raguan mengenai perlakuan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang baru atas usaha jasa consumer credit, credit card, dan debit card, dengan ini … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 34/PJ.53/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 35/PJ.51/1995
Peraturan Pajak 2 Agustus 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 35/PJ.51/1995 TENTANG JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (SERI PPN 25-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan masih adanya keragu-raguan penafsiran apakah gaplek termasuk Barang Kena Pajak atau bukan, dengan ini ditegaskan bahwa gaplek termasuk dalam pengertian Ubi kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 35/PJ.51/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.75/1995
Peraturan Pajak 3 Agustus 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.75/1995 TENTANG PENCEGAHAN DALUWARSA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.75/1995
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 68/PJ./1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 68/PJ./1995 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-20/PJ./1995 TENTANG JADUAL WAKTU TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang: bahwa dalam Pasal 6 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-20/PJ/1995 terdapat kekeliruan; bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk memperbaiki kekeliruan tersebut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak; … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 68/PJ./1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ.21/1995
Peraturan Pajak 7 Agustus 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 22/PJ.21/1995 TENTANG HASIL PEMERIKSAAN BEPEKA SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 1994/1995 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini diberitahukan bahwa dari hasil pemeriksaan BEPEKA Semester I Tahun Anggaran 1994/1995 pada KPPBB di Malang, Sidoarjo, Bandung Satu, Bekasi, Purwakarta, Semarang, Tangerang, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ.21/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAk NOMOR SE – 36/PJ.51/1995
Peraturan Pajak 7 Agustus 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAk NOMOR SE - 36/PJ.51/1995 TENTANG PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM ATAS IMPOR BARANG MODAL TERTENTU (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 15-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan foto copy surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-427/KMK.04/1995 Tanggal 18 Juli 1995 perihal fasilitas perpajakan atas impor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAk NOMOR SE – 36/PJ.51/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 38/PJ.51/1995
Peraturan Pajak 7 Agustus 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 38/PJ.51/1995 TENTANG JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 25-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini kami tegaskan bahwa tembakau krosok dan/atau tembakau rajangan masih termasuk dalam pengertian tembakau sebagai barang hasil tanaman perkebunan yang berupa daun … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 38/PJ.51/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 37/PJ.53/1995
Peraturan Pajak 7 Agustus 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 37/PJ.53/1995 TENTANG PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN TERHADAP ANGGOTA ASPERINDO DAN ANGGOTA GAFEKSI DAN PENGUKUHAN MENJADI PENGUSAHA KENA PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya anggota Asosiasi Perusahaan Jasa Titipan Pengiriman dan Pengantaran (ASPERINDO) dan anggota Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (GAFEKSI) yang belum … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 37/PJ.53/1995