Peraturan Pajak 29 November 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.32/1995 TENTANG PEMASUKAN ATAU PENYERAHAN BKP KE PULAU BATAM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan banyaknya pertanyaan mengenai pemasukan atau penyerahan BKP ke Pulau Batam, bersama ini disampaikan penegasan sebagai berikut : Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, PKP … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.32/1995
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1995
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Proyek Pemerintah yang … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 122/PJ.1/1995
Peraturan Pajak 4 Desember 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 122/PJ.1/1995 TENTANG PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-479/MK/1995 tanggal 7 Agustus 1995 dan S-565/SJ/1995 tanggal 9 November 1995 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diminta perhatian Saudara atas … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 122/PJ.1/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 58/PJ.52/1995
Peraturan Pajak 4 Desember 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 58/PJ.52/1995 TENTANG PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 23-95 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-31/PJ.52/1995 tanggal 11 Juli 1995 perihal Pengkreditan Pajak Masukan atas impor dan penyerahan emas batangan yang PPN-nya ditanggung Pemerintah serta atas penyerahan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 58/PJ.52/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 57/PJ.54/1995
Peraturan Pajak 4 Desember 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 57/PJ.54/1995 TENTANG MEMPERCEPAT PELAYANAN RESTITUSI PPN (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 28 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka memperlancar pelayanan pemberian restitusi PPN dan dengan mempertimbangkan pendapat Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam suratnya No. 634/BC/1995 tanggal 6 Oktober … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 57/PJ.54/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.3/1995
Peraturan Pajak 6 Desember 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.3/1995 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT BAGI WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING, KONTRAK KARYA, KONTRAK BAGI HASIL DAN KEGIATAN USAHA ATAU BADAN LAIN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pelaksanaan Pasal 28 ayat (9) Undang-Undang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.3/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 59/PJ.51/1995
Peraturan Pajak 13 Desember 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 59/PJ.51/1995 TENTANG PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEEMPATPULUH DELAPAN IKAPI) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terbitnya Buku Keempatpuluh Delapan IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 59/PJ.51/1995
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 600/KMK.04/1995
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 600/KMK.04/1995 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 598/KMK.04/1994 TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN TERTENTU MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk kelancaran, kemudahan dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang menerima atau … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 600/KMK.04/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.1011/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.1011/1995 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-TAIWAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 507/KMK.04/1995 tanggal 7 Nopember 1995 telah ditetapkan perlakuan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penduduk Indonesia dari sumber penghasilan di Taiwan dan oleh … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.1011/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 60/PJ.51/1995
Peraturan Pajak 15 Desember 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 60/PJ.51/1995 TENTANG JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PENYEMPURNAAN KE- 4 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 25 - 95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan ini ditegaskan bahwa hasil hutan berupa kayu yang ditebang dan diproses melalui tahapan pemangkasan cabang dari ranting, pengupasan kulit … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 60/PJ.51/1995