Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 440/KMK.05/1996 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN BESARNYA TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ketentuan tentang klasifikasi barang dan penetapan besarnya tarif bea masuk diatur … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 440/KMK.05/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1487/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1487/PJ.531/1996 TENTANG PENEGASAN PPN ATAS PEMBANGUNAN SKKL SEA-ME-WE-3 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara No. XXX tanggal 3 Juni 1996 perihal Permohonan Penegasan PPN atas Pembangunan SKKL SEA-ME-WE-3, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 1 huruf a Undang-undang No. 8 Tahun … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1487/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1488/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1488/PJ.531/1996 TENTANG FAKTUR PAJAK ATAS PESAWAT TELEPON SELULAR YANG DIAKTIFKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat dari PT. XYZ Nomor XXX tanggal 31 Mei 1996 (fotokopi terlampir) perihal pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-15/PJ.531/1996 yang tembusannya disampaikan kepada kami, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1488/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1489/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1489/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS JASA PENELITIAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 11 Juni 1996 perihal permohonan pembebasan PPN atas jasa penelitian untuk lembaga penelitian/litbang, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1489/PJ.532/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.4/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 24/PJ.4/1996 TENTANG FORMULIR LP2P TAHUN 1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Terlampir disampaikan kepada Saudara contoh Formulir Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) tahun 1996 dan Petunjuk Pengisiannya yang telah disempurnakan.Mengingat waktu serta jadwal penyampaian LP2P tersebut, agar Saudara merencanakan pengadaan distribusinya. Demikian agar dilaksanakan sebaik-baiknya. a.n.DIREKTUR JENDERAL PAJAK … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.4/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1496/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1496/PJ.531/1996 TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS TIKET PESAWAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 7 Juni 1996 perihal permintaan informasi tentang PPN atas tiket pesawat, bersama ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 818/KMK.04/1992 tanggal 13 Juli 1992 jo. … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1496/PJ.531/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.6/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 29/PJ.6/1996 TENTANG PEREKAMAN LEMBAR STTS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa untuk meningkatkan tertib administratif penerimaan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan, diminta kepada Saudara untuk merekam lembar STTS yang telah dikembalikan oleh Bank Tempat Pembayaran baik dengan menggunakan alat bantu Barcode … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.6/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.43/1996
Peraturan pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 25/PJ.43/1996 TENTANG BENTUK STANDAR LAPORAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN UNTUK PEMUSATAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 (SERI PPh PASAL 21 - 13) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Untuk dapat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas Permohonan Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.43/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ.6/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 30/PJ.6/1996 TENTANG PERUBAHAN CAP PADA SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Sesuai dengan Surat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ.6/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 109/PJ.33/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 109/PJ.33/1996 TENTANG PROYEK YANG DIBIAYAI DENGAN BANTUAN HIBAH LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 7 Juni 1996, perihal seperti dimaksud pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Saudara menanyakan apakah kontrak kerja yang dilakukan antara XYZ Corporation … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 109/PJ.33/1996