Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 29/PJ.4/1996 TENTANG PPh TERHADAP WAJIB PAJAK PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI (SERI PPh UMUM NO. 35) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan rekaman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Netto bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri. Sehubungan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ.4/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ.42/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 30/PJ.42/1996 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN (SERI PPh UMUM NOMOR 36) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf m jo. Pasal 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, selisih … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 30/PJ.42/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1988/PJ.532/1996
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1988/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS JASA SERVICE/REPARASI ALAT-ALAT KESELAMATAN PELAYARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 2 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 butir 7 Keputusan Presiden RI Nomor 4 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1988/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1989/PJ.532/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1989/PJ.532/1996 TENTANG PENCABUTAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Ny. A tanggal 10 Juni 1996 dan tanggal 19 Juni 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 8 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1989/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1991/PJ.51/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1991/PJ.51/1996 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN DALAM PEMUNGUTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 10 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 1988 tentang Penunjukan Badan-badan Tertentu dan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1991/PJ.51/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1999/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1999/PJ.52/1996 TENTANG KEKURANGAN BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI IMPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 25 Juli 1996 perihal kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Impor, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Impor atas barang yang dijual di … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 1999/PJ.52/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2000/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2000/PJ.531/1996 TENTANG PENJELASAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NO. 238/KMK.04/1996 TANGGAL 1 APRIL 1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara kepada Menteri Keuangan RI tanggal 4 Juli 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Pajak Pertambahan Nilai adalah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2000/PJ.531/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 33/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 33/PJ.52/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PPN ATAS IMPOR/PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN/PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN/ PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK DAN BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PPn BM ATAS IMPOR/PEMUNGUTAN PAJAK OLEH … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 33/PJ.52/1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1996
Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODALPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa di Jakarta, pada tanggal 8 Maret 1996 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ.4/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 31/PJ.4/1996 TENTANG PENJELASAN ATAS LAMPIRAN SE-29/PJ.4/1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan ditetapkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-29/PJ.4/1996 tanggal 13 Agustus 1996, bersama ini disampaikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan lampiran 1, 2, 3 dan 4 Surat Edaran tersebut adalah sebagai berikut : … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 31/PJ.4/1996