Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2521/PJ.532/1996 TENTANG PPN ATAS PAKET ACARA TELEVISI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 23 Agustus 1996 perihal permohonan untuk dibebaskan membayar PPN, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara dijelaskan bahwa Saudara membuat paket acara televisi "Gaya Kampus" yang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2521/PJ.532/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2534/PJ.533/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2534/PJ.533/1996 TENTANG PENCETAKAN KERTAS BERMETERAI RP 2.000,00 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan berita mengenai kelangkaan kertas bermeterai Rp 2.000,00 di daerah Ujung Pandang sebagaimana dimuat dalam Harian XYZ Jakarta dan Harian ABC Ujung Pandang terbitan tanggal 24 September 1996, dengan ini diminta bantuan Saudara untuk … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2534/PJ.533/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2513/PJ.53/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2513/PJ.53/1996 TENTANG KELANGKAAN KERTAS BERMETERAI DI UJUNG PANDANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan terjadinya kelangkaan kertas bermeterai Rp 2.000,- di beberapa daerah di Sulawesi Selatan antara lain di Ujung Pandang, Pare-pare, Pinrang, sebagaimana dimuat pada Harian XYZ Jakarta dan ABC, Ujung Pandang tanggal 24 September 1996 … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2513/PJ.53/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.32/1996 TENTANG PENGENAAN PPN ATAS JASA PENELITIAN YANG DILAKUKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa penelitian yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah, maka dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Sesuai dengan ketentuan Pasal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.32/1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.9/1996
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.9/1996 TENTANG REPLIKASI SIP TAHUN ANGGARAN 1996/1997 PADA 7 (TUJUH) KANTOR WILAYAH DAN 36 (TIGA PULUH ENAM) KPP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang dalam tahun anggaran 1995/1996 telah diterapkan pada beberapa KPP, dalam tahun anggaran 1996/1997 SIP akan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.9/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 181/PJ.32/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 181/PJ.32/1996 TENTANG PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS IMPOR BARANG MODAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 11 Juli 1996 dan tanggal 11 Juni 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara disebutkan bahwa : a. PT … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 181/PJ.32/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2555/PJ.52/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2555/PJ.52/1996 TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Tanggal 28 Agustus 1996 perihal penghapusan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak , dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan penjelasan dalam Surat Saudara : 1.1. Saudara adalah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2555/PJ.52/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2550/PJ.531/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2550/PJ.531/1996 TENTANG PENEGASAN STATUS APOTIK SEHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG PPN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 24 Agustus 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Kegiatan seseorang atau badan, apakah akan dikenakan PPN atau tidak, harus memenuhi unsur … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2550/PJ.531/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2551/PJ.53/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2551/PJ.53/1996 TENTANG PENGENAAN BEA METERAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 22 Agustus 1996 perihal Penggunaan Bea Meterai, dengan ini disampaikan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Pasal 4 huruf a angka 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, atas bukti pengiriman dan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2551/PJ.53/1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2552/PJ.53/1996
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2552/PJ.53/1996 TENTANG KELEBIHAN PEMAKAIAN/PENCETAKAN TANDA LUNAS BEA METERAI PADA KUITANSI JASA TELEKOMUNIKASI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 22 Juli 1996 perihal pemberitahuan pencetakan tanda lunas Bea Meterai, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembayaran di muka … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2552/PJ.53/1996