KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 34/KM.10/2018

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 34/KM.10/2018 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 AGUSTUS 2018 SAMPAI DENGAN 21 AGUSTUS 2018 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 34/KM.10/2018

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 479/KMK.05/1998

Paeraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 479/KMK.05/1998 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR AMPICILIN TRIHYDRATE DAN AMOXYCILIN TRIHYDRATE MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 361/MPP/Kep/9/1996, PT. Sandoz Biochemie Farma Indoensia sebagai produsen utama Ampicilin Trihydrate dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 479/KMK.05/1998

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 513/KMK.014/1997

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 513/KMK.014/1997 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 20 SAMPAI DENGAN 26 OKTOBER 1997 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 513/KMK.014/1997

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1998

Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG JENIS DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa hutan di Indonesia adalah sumber daya alam yang merupakan salah satu potensi ekonomi nasional yang perlu dikelola untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal dan … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1998

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.42/1997

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 18/PJ.42/1997 TENTANG CARA PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN TERHADAP SELISIH PENILAIAN KEMBALI (REVALUASI) AKTIVA TETAP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang penerapan cara perhitungan kompensasi kerugian horizontal maupun vertikal terhadap selisih penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.42/1997

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 1/KMK.014/1998

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/KMK.014/1998 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 5 SAMPAI DENGAN 11 JANUARI 1998 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 1/KMK.014/1998

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1998

Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG TATA CARA PENYITAAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa sebagai pelaksana ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dipandang perlu untuk mengatur tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1998

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1998

Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG TATA CARA PENJUALAN BARANG SITAAN YANG DIKECUALIKAN DARI PENJUALAN SECARA LELANG DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dipandang perlu untuk mengatur … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1998

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1998

Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PENYANDERAAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dipandang perlu untuk mengatur tata cara penyanderaan, tempat penyanderaan, rehabilitasi nama baik Penanggung Pajak, dan pemberian ganti rugi, … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1998

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 752/PJ.141/1998

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 752/PJ.141/1998 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYESUAIAN KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN PENGADAAN BARANG TAHUN ANGGARAN 1997/1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor : SE-140/A.21/1297 ---------------------------- 7173/D.VI/12/1997 tanggal 15 Desember 1997 perihal pedoman umum penyesuaian … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 752/PJ.141/1998