Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 53/PJ.6/1999 TENTANG KELENGKAPAN DATA PENDUKUNG PENYELESAIAN KEBERATAN PBB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih ditemukan adanya proses penyelesaian keberatan PBB yang tidak didukung oleh data yang lengkap/akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya terutama untuk mengantisipasi wajib pajak yang mengajukan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 53/PJ.6/1999
SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-214/PJ./1999, SE-17/PN/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-214/PJ./1999, SE-17/PN/1999 TENTANG LELANG EKSEKUSI PAJAK KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka peningkatan penerimaan negara khususnya penerimaan lelang eksekusi pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Dalam Surat Edaran ini … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN BERSAMA KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-214/PJ./1999, SE-17/PN/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.33/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 18/PJ.33/1999 TENTANG PENEGASAN TENTANG PENANGANAN SPT TAHUNAN PPh SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-04/PJ.33/1998 TANGGAL 30 APRIL 1998 DAN SE-10/PJ.24/1998 TANGGAL 1 JULI 1998 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pertanyaan mengenai penanganan SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.33/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 36/PJ.41/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 36/PJ.41/1999 TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan kepada Saudara Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 392/KMK.04/1999 tanggal 3 Agustus 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 638/KMK.04/1994 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 36/PJ.41/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 215/PJ./1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 215/PJ./1999 TENTANG PENCETAKAN FORMULIR 1721 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-172/PJ./1999 tanggal 8 Oktober 1998 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilah Pasal 21 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-33/PJ.43/1999 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 215/PJ./1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 437/KMK.014/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 437/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 AGUSTUS SAMPAI DENGAN 5 SEPTEMBER 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 437/KMK.014/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.5/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 15/PJ.5/1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PPN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN KAPAL, PESAWAT UDARA, KERETA API, SERTA SUKU CADANG DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN/PEMELIHARAANNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 329/KMK.04/1999 tanggal 18 Juni 1999 beserta … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 15/PJ.5/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 37/PJ.43/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 37/PJ.43/1999 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP UANG PESANGON YANG DIALIHKAN KEPADA YAYASAN DANA TAUNGAN PESANGON TENAGA KERJA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan yang berkaitan dengan perlakuan perpajakan terhadap uang pesangon yang dialihkan kepada yayasan dana tabungan pesangon tenaga kerja, dengan ini diberikan penegasan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 37/PJ.43/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 54/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 54/PJ.6/1999 TENTANG PERSYARATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENJADI PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PBB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 30/KEP/MK.WASPAN/8/1998 tanggal 11 Agustus 1998, Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengajukan diri menjadi pejabat fungsional … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 54/PJ.6/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 55/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 55/PJ.6/1999 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ANALISIS PENENTUAN NIR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kualitas NJOP Bumi dalam pelaksanaan penilaian massal untuk penentuan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) khususnya faktor penyesuaian terhadap waktu dan jenis data sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 55/PJ.6/1999