Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 4 SAMPAI DENGAN 10 JANUARI 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/KMK.014/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.1011/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.1011/1999 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN ATAS KEGIATAN USAHA DI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B NO. 6) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan semakin meningkatnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di wilayah kerjasama Zona A Celah Timor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.1011/1999
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 01/PJ.6/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 01/PJ.6/1999 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (STB), SURAT KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KURANG BAYAR (SKBKB), SURAT KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKBKBT), DAN SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN DIREKTUR JENDERAL … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 01/PJ.6/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.6/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.6/1999 TENTANG KOMPILASI PERMASALAHAN BPHTB DAN TINDAK LANJUT PENYELESAIANNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka menyamakan persepsi menghadapi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB, bersama ini terlampir disampaikan daftar kompilasi permasalahan BPHTB dan tindak lanjut penyelesaiannya serta contoh penghitungan BPHTB … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.6/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/KMK.05/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/KMK.05/1999 TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT ROTARINDO BUSANA INTAN YANG BERLOKASI DI JALAN WONOSARI KM. 7, DESA MELAYU KOTA PIRING, KECAMATAN TANJUNG PINANG TIMUR, KABUPATEN KEPULAUAN RIAU, RIAU MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6/KMK.05/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7/KMK.05/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7/KMK.05/1999 TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT TOWA KOGYO INDONESIA YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI KARAWANG INTERNATIONAL INDUSTRIAL CITY (KIIC), JALAN MALIGI II LOT C-7E, TELUK JAMBE, KARAWANG, JAWA BARAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7/KMK.05/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.8/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.8/1999 TENTANG PEMASANGAN SPANDUK PERPAJAKAN DAN PELAYANAN SPT TAHUNAN PPh DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan kesadaran Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya, kepada para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala Kantor Penyuluhan Pajak diminta untuk memasang spanduk perpajakan di tempat-tempat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.8/1999
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/KMK.014/1999
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 11 SAMPAI DENGAN 17 JANUARI 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/KMK.014/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.1012/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.1012/1999 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-UZBEKISTAN (SERI P3B NO. 7) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Uzbekistan pada tanggal 18 September 1998 di Uzbekistan, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Persetujuan Penghindaran … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.1012/1999
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.21/1999
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.21/1999 TENTANG PELAYANAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 1998/1999 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para Wajib Pajak menghadapi akhir tahun anggaran 1998/1999, maka dengan ini Saudara diminta agar : Mengingatkan para Wajib Pajak bahwa, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.21/1999
