PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1997

Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1997 TENTANG PELAPORAN ATAU PEMBERITAHUAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dipandang perlu mengatur pelaporan dan pemberitahuan perolehan hak … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1997

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1997

Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1997 TENTANG PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA HIBAH WASIAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dipandang perlu mengatur pengenaan bea atau pajak atas … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1997

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1997

Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1997 TENTANG PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dipandang perlu mengatur pengenaan bea atau pajak … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1997

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 636/KMK.04/1997

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 636/KMK.04/1997 TENTANG TATA CARA PELAPORAN ATAU PEMBERITAHUAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pelaporan atau Pemberitahuan Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan, dipandang perlu mengatur tata cara … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 636/KMK.04/1997

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 637/KMK.04/1997

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 637/KMK.04/1997 TENTANG TATA CARA PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA HIBAH WASIAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Hibah Wasiat, dipandang perlu mengatur … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 637/KMK.04/1997

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 219/PJ./1997

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 219/PJ./1997 TENTANG PENCETAKAN FORMULIR BPHTB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka menunjang pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan khususnya mengenai pencetakan formulir BPHTB, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Penggandaan formulir BPHTB untuk Triwulan IV Tahun 1997/1998 dilaksanakan di … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 219/PJ./1997

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 221/PJ./1997

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 221/PJ./1997 TENTANG PENUNJUKAN UNIT-UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS TEKNIS DAN ADMINISTRATIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan akan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tanggal 1 Januari 1998 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 221/PJ./1997

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1998

Peraturan Pajak UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1997 TENTANG PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa tanah dan bangunan sebagai bagian dari sumber … Lanjutkan membaca UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1998

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.6/1998

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 12/PJ.6/1998 TENTANG PERSIAPAN PELAKSANAAN BPHTB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pelaksanaan BPHTB semakin dekat terhitung tanggal 1 Juli 1998, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Agar Saudara secepatnya menunjuk dan menugaskan petugas pada seksi yang terkait dalam pelaksanaan BPHTB yaitu di Seksi Penetapan, Seksi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.6/1998

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.6/1998

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 24/PJ.6/1998 TENTANG BENTUK LAPORAN PENERIMAAN BPHTB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mulai tanggal 1 Juli 1998, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Untuk sementara, sambil menunggu Keputusan Direktur Jenderal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.6/1998