Peraturan Pajak KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN YANG DIBERIKAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata, dipandang perlu mengintensifkan pelaksanaan pemberian bantuan pembinaan Keluarga … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.5/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.5/1997 TENTANG PENINGKATAN KEPATUHAN DAN TERTIB ADMINISTRASI PPN DAN PPn BM (SERI PPN 38-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan tertib administrasi PPN dan PPn BM Tahun Anggaran 1996/1997, Saudara diminta untuk segera melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut : Mengawasi secara lebih seksama pelaksanaan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.5/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ./1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ./1997 TENTANG PENGGALIAN POTENSI PAJAK DI BIDANG KEGIATAN JASA SERTIFIKASI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka memasuki era globalisasi/perdagangan bebas (AFTA, APEC dan WTO) kegiatan jasa sertifikasi yaitu jasa pemberian pengakuan atas pemenuhan aspek kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atas suatu … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ./1997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/KMK.017/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/KMK.017/1997 TENTANG HARGA EKSPOR ATAS CRUDE PALM OIL (CPO), REFINED BLEACHED DEODORIZED PALM OIL (RBD PO), CRUDE OLEIN DAN REFINED BLEACHED DEODORIZED OLEIN (RBD OLEIN) DALAM RANGKA PERHITUNGAN PAJAK EKSPOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk menghitung Pajak Ekspor atas CPO, RBD PO, Crude Olein … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/KMK.017/1997
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.51/1997
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.51/1997 TENTANG PENUNJUKAN DIT.JEN ANGGARAN SEBAGAI PEMUNGUT PPN ATAS PENYERAHAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI (SERI PPN 39-95) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Terlampir disampaikan fotokopi Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 579/KMK.04/1996 tanggal 23 September 1996 perihal Penunjukan Direktorat Jenderal Anggaran Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Pupuk Dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.51/1997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/KMK.01/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/KMK.01/1997 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU DAN BAGIAN TERTENTU UNTUK PEMBUATAN BAGIAN ALAT-ALAT BESAR DAN IMPOR BAGIAN TERTENTU UNTUK PERAKITAN ALAT-ALAT BESAR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mendorong pertumbuhan industri alat-alat besar di dalam negeri, dipandang perlu memberikan pembebasan bea masuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/KMK.01/1997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/KMK.01/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/KMK.01/1997 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 672/MK/III/5/1976 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN SEBAGIAN BEA MASUK TERHADAP BAGIAN-BAGIAN/KOMPONEN-KOMPONEN UNTUK TUJUAN PERAKITAN DALAM NEGERI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, pemberian pembebasan sebagian bea masuk terhadap bagian-bagian/komponen-komponen untuk tujuan perakitan dalam … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/KMK.01/1997
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/KMK.01/1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/KMK.01/1997 TENTANG PENUNJUKAN SURVEYOR UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN BARANG EKSPOR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk pemeriksaan barang ekspor tertentu, dipandang perlu menunjuk surveyor dengan keputusan Menteri Keuangan; Mengingat : Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/KMK.01/1997
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 07/PJ./1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 07/PJ./1997 TENTANG SUSUNAN TIM PENELAAH LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN (PSL) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH AKUNTAN PUBLIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf c Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-111/PJ/1996 tanggal 25 Nopember 1996 dan Pasal 5 ayat … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 07/PJ./1997
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 08/PJ./1997
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 08/PJ./1997 TENTANG PENUNJUKAN TENAGA PEMERIKSA INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI TENAGA AHLI PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA GABUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Membaca : Surat Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SR-416/IJ/1996 tanggal … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 08/PJ./1997