KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 539/KMK.014/1999

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 539/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA  DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU  UNTUK TANGGAL 15 SAMPAI DENGAN 21 NOPEMBER 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 539/KMK.014/1999

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 53/PJ.41/1999

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 53/PJ.41/1999 TENTANG PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Bersama ini disampaikan 3 (tiga) set Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-172/PJ/1999 tanggal 23 Juli 1999 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Buku Petunjuk Pengisiannya, KEP-268/PJ/1999 tanggal 12 Oktober 1999 tentang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 53/PJ.41/1999

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 52/PJ.42/1999

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 52/PJ.42/1999 TENTANG PENILAIAN PERSEDIAAN BAGI WAJIB PAJAK PEDAGANG VALUTA ASING DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai penilaian persediaan bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha perdagangan valuta asing, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 52/PJ.42/1999

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 550/KMK.014/1999

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 550/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA  DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU  UNTUK TANGGAL 22 SAMPAI DENGAN 28 NOPEMBER 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 550/KMK.014/1999

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.9/1999

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.9/1999 TENTANG ANTISIPASI KEGAGALAN KOMPUTER TAHUN 2000 (CONTINGENCY PLAN Y2K) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menghadapi tahun 2000 (Y2K), telah dilakukan antisipasi terhadap semua perangkat komputer baik perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software) serta perangkat pendukung lainnya. Namun demikian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga pada … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.9/1999

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 67/PJ.6/1999

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 67/PJ.6/1999 TENTANG BAHAN PENYUSUNAN RENCANA PENERIMAAN PBB/BPHTB TAHUN ANGGARAN 2000/2001 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pengumpulan bahan penyusunan rencana penerimaan PBB/BPHTB per Kanwil DJP/Sektor tahun anggaran 2000/2001 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Agar Kepala Kantor Wilayah DJP cq Kabid PBB bersama-sama para Kepala … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 67/PJ.6/1999

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 554/KMK.014/1999

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 554/KMK.014/1999 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA  DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU  UNTUK TANGGAL 29 NOPEMBER SAMPAI DENGAN 5 DESEMBER 1999 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 554/KMK.014/1999

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 68/PJ.6/1999

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 68/PJ.6/1999 TENTANG PENEGASAN KESATUAN PENETAPAN DAN PENERIMAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN PT. INALUM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-14/PJ.6/1998 tanggal 15 Juni 1998 hal Penegasan Kesatuan Penetapan Pembayaran/Penerimaan PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan dan Nomor : SE-66/PJ.6/1995 tanggal 29 November … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 68/PJ.6/1999

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.531/1999

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 20/PJ.531/1999 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN ATAS PENYERAHAN JASA PENCARIAN SUMBER DAN PEMBORAN MINYAK, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI KEPADA KONTRAKTOR PRODUCTION SHARING (KPS) DI BIDANG MINYAK  DAN GAS BUMI DAN KONTRAKTOR KONTRAK OPERASI BERSAMA (KOB) DI BIDANG PANAS BUMI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ.531/1999

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.95/1999

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.95/1999 TENTANG PENANGANAN SURAT SETORAN PAJAK DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SISTEM INTERNAL CHECK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran nomor : SE-157/a/A/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Implementasi Sistem Internal Check, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Dalam Sistem Internal Check … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.95/1999