Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 763/PJ.51/2001 TENTANG PENEGASAN PENGENAAN PPN ATAS INDUSTRI KELAPA SAWIT, DAN KARET YANG DIPETIK/DISADAP LANGSUNG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxxxx tanggal 8 Januari 2001 dan nomor xxxxxxx tanggal 22 Mei 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 763/PJ.51/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 764/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 764/PJ.51/2001 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL HUTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxxxxx tanggal 12 Mei 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut secara garis besar dikemukakan hal-hal sebagai … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 764/PJ.51/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 769/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 769/PJ.51/2001 TENTANG PPN KAPAS IMPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara No. xxxxxx tanggal 15 Mei 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat Saudara tersebut secara garis besar mengemukakan hal-hal sebagai berikut : a. Anggota … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 769/PJ.51/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2277/PJ.75/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2277/PJ.75/2001 TENTANG PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN SECARA KOLEKTIF DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-01/PJ.7/1996 tanggal 3 Oktober 1996 jo. Kep-228/PJ./1999 tanggal 7 September 1999 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2277/PJ.75/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 777/PJ.53/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 777/PJ.53/2001 TENTANG PENEGASAN FAKTUR PAJAK UNTUK TANDA PEMBAYARAN ATAU KUITANSI UNTUK PENYERAHAN JASA TELEKOMUNIKASI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxx tanggal 29 Mei 2001 hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat sebut diketahui bahwa sehubungan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 777/PJ.53/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 778/PJ.53/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 778/PJ.53/2001 TENTANG PENEGASAN FAKTUR PAJAK UNTUK TANDA PEMBAYARAN ATAU INFORMASI TAGIHAN JASA TELEKOMUNIKASI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXXXX tanggal 21 Maret 2001 hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam surat tersebut diberitahukan bahwa: a. Berdasarkan Keputusan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 778/PJ.53/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 779/PJ.53/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 779/PJ.53/2001 TENTANG PPN ATAS BIAYA LEVY PADA PERDAGANGAN EFEK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxx tanggal 12 Maret 2001 hal Permohonan Penegasan Sehubungan Dengan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Biaya Levy PT. H, dengan ini diberitahukan sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 779/PJ.53/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 781/PJ.53/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 781/PJ.53/2001 TENTANG PERLAKUAN PPN ATAS JASA PERHITUNGAN TELEKOMUNIKASI DINAS BERGERAK PELAYARAN (ACCOUNTING AUTHORITY) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 19 April 2001 hal Penegasan Pembebasan PPN/PPN Ditanggung Pemerintah, dengan ini diberitahukan sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dan lampirannya dikemukakan bahwa … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 781/PJ.53/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 784/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 784/PJ.51/2001 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM) ATAS KELOMPOK HUNIAN MEWAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sesuai dengan surat Saudara Nomor: xxxxxx tanggal 6 Juni 2001, dengan ini disampaikan hal-hal berikut : 1. Dalam surat Saudara dikemukakan bahwa : a. Sesuai Pasal 1 ayat … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 784/PJ.51/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 785/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 785/PJ.51/2001 TENTANG PPN ATAS IMPOR BERAS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 19 Juni 2001, hal sebagaimana Tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa : a. CV. DTA melakukan impor … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 785/PJ.51/2001