Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 791/PJ.52/2001 TENTANG PERMOHONAN TANPA KEWAJIBAN MEMBAYAR PPN ATAS PEMINDAHTANGANAN BARANG MODAL/ASET ASAL IMPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxxxxxxx tanggal 1 Mei 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut secara garis … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 791/PJ.52/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 793/PJ.52/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 793/PJ.52/2001 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN DAN PAJAK LAINNYA UNTUK BARANG IMPOR POLRI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Asisten Logistik Polri Nomor : xxxxxxxxx tanggal 16 Mei 2001 dan Nomor: xxxxxxxx tanggal 21 Mei 2001 hal sebagaimana tersebut … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 793/PJ.52/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 794/PJ.52/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 794/PJ.52/2001 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK, PPN, PPN BM DAN PPh ATAS BARANG IMPOR YANG DIPERLUKAN POLRI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : xxxxxxxx tanggal 17 April 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 794/PJ.52/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2310/PJ.752/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2310/PJ.752/2001 TENTANG PENAGIHAN PAJAK TERHADAP SKPKB HASIL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan data dari beberapa KPP atas SKPKB dari hasil pemeriksaan Wajib Pajak pada saat closing conference (pembahasan akhir) menyatakan setuju namun pada waktunya ternyata Wajib Pajak yang bersangkutan belum/tidak melunasinya. Guna mengantisipasi hal tersebut diperlukan upaya-upaya … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 2310/PJ.752/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 814/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 814/PJ.51/2001 TENTANG PPN ATAS PRODUK PEPESAN HASIL LAUT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxxxx tanggal 23 Mei 2001 hal Permohonan pertimbangan penghapusan PPN atas produk pepesan hasil laut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut Saudara menjelaskan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 814/PJ.51/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 824/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 824/PJ.51/2001 TENTANG PPN KAYU BULAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Menteri Kehutanan kepada Menteri Keuangan nomor 696/MENHUT-VI/2001 tanggal 14 Mei 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut secara garis besar menyampaikan hal-hal sebagai … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 824/PJ.51/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 835/PJ.53/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 835/PJ.53/2001 TENTANG PPN ATAS PENGALIHAN APARTEMEN YANG SEDANG DIBANGUN DALAM RANGKA PENYELESAIAN HUTANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxx tanggal 5 April 2001 hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini diberitahukan sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa : a. Di … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 835/PJ.53/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 841/PJ.51/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 841/PJ.51/2001 TENTANG PERMOHONAN IJIN IMPOR KENDARAAN UNTUK TAKSI DALAM BENTUK CBU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara kepada Menteri Keuangan Nomor xxx tanggal 22 Maret 2001 hal tersebut pada pokok surat yang tembusannya disampaikan kepada kami, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 841/PJ.51/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 840/PJ.52/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 840/PJ.52/2001 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK, PPN, PPNBM DAN PPh PASAL 22 IMPOR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxxxxxxx tanggal 23 Mei 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Surat Saudara secara … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 840/PJ.52/2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 842/PJ.52/2001
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 842/PJ.52/2001 TENTANG PERMOHONAN PERSETUJUAN PAJAK KELUARAN TERUTANG DI LOKASI USAHA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat PT. SK tanpa nomor tanggal 08 Mei 2001 hal sebagaimana tersebut pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Secara garis besar isi surat Saudara mengemukakan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 842/PJ.52/2001