Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 04/PJ.53/2006 TENTANG PPN ATAS PENJUALAN AGUNAN DAN KOMISI PENGELOLAAN PORTFOLIO DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 7 Oktober 2005 perihal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : 1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa : a.Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 04/PJ.53/2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 105/PJ.52/2006
Peraturan pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 105/PJ.52/2006 TENTANG PENDAPAT ATAS PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN ATAS IMPOR BERUPA PERALATAN UNTUK JOIN PROJECT ON THE APPLICATION OF PREVENTION TECHNOLOGY FOR SPONTANEOUS COMBUSTION DISASTERS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 105/PJ.52/2006
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 111/PJ.52/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 111/PJ.52/2006 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PPN, PPn BM, PPh Ps. 22 DAN Ps. 23 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 31 Maret 2005 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Secara … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 111/PJ.52/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/KM.1/2006
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/KM.1/2006 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 2 SAMPAI DENGAN 8 JANUARI 2006 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/KM.1/2006
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/PMK.010/2006
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/PMK.010/2006 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK TABLEWARE MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) telah mengajukan permohonan tindakan pengamanan atas lonjakan impor produk keramik tableware; bahwa sesuai dengan GATT/WTO dan lampiran, Agreement on Safeguards serta Keputusan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/PMK.010/2006
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 01/PJ./2006
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 01/PJ./2006 TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang: bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang menjadi dasar pengisian kode Jenis Pajak dalam Surat Setoran Pajak dalam rangka pelaksanaan APBN, perlu menetapkan kembali Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk Surat Setoran Pajak; … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 01/PJ./2006
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.24/2006
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.24/2006 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ./2006 TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ./2006 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak, bersama ini disampaikan fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Pajak dimaksud. Hal-hal yang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.24/2006
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/PMK.04/2006
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/PMK.04/2006 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 116/KMK.04/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/KMK.04/2003 TENTANG TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 44 … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/PMK.04/2006
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.01/2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ.01/2007 TENTANG PENGALIHAN KEGIATAN PELAYANAN SISTEM INFORMASI EX. DIREKTORAT PBB DAN BPHTB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan reorganisasi di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, maka kegiatan-kegiatan yang ada di ex Direktorat PBB dan BPHTB, Subdit Pendataan, Seksi Monograli dan Otomasi, dialihkan ke … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ.01/2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/KM.1/2006
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/KM.1/2006 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 9 SAMPAI DENGAN 15 JANUARI 2006 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/KM.1/2006