Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 50/PJ/2008 TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan kepastian hukum Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan; Mengingat: Undang-Undang … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 50/PJ/2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK.03/2008
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK.03/2008 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka lebih memberikan keadilan dalam pengenaan Pajak Pemghasilan atau usaha distribusi rokok … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK.03/2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 72/PJ./2008
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 72/PJ./2008 TENTANG REVISI RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB T.A. 2008 BERDASARKAN APBN-P TAHUN 2008 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya rencana penerimaan PBB dan BPHTB dalam APBN-P tahun 2008, bersama ini disampaikan revisi rincian rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran 2008 dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 72/PJ./2008
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2008
Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan adanya penyesuaian atas jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 76/PJ/2008
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 76/PJ/2008 TENTANG PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN AKAN BERAKHIRNYA PROGRAM SUNSET POLICY DAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2008 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8259/PB/2008 tentang Pelayanan Pembayaran Pajak Dalam Program Sunset Policy dan terkait dengan Surat Edaran Direktur Jenderal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 76/PJ/2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 78/PJ/2008
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 78/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TINDAK LANJUT SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SP3DRI) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan tertib administrasi tindak lanjut Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana diatur dalam … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 78/PJ/2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 77/PJ/2008
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 77/PJ/2008 TENTANG PENGIRIMAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2008 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak berkenaan dengan pengiriman Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2008, para Kepala Kantor Pelayanan Pajak diminta untuk ; Menyampaikan formulir SPT Tahunan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 77/PJ/2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 224/PMK.07/2008
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 224/PMK.07/2008 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAHMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 224/PMK.07/2008
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 891/KM.1/2008
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 891/KM.1/2008 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 22 DESEMBER SAMPAI DENGAN 04 JANUARI 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 891/KM.1/2008
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 79/PJ/2008
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 79/PJ/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-37/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka melaksanakan Peraturan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 79/PJ/2008