Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 813/KM.1/2010 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 09 AGUSTUS 2010 SAMPAI DENGAN 15 AGUSTUS 2010 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 813/KM.1/2010
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 39/PJ/2010
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 39/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-160/PJ/2005 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 39/PJ/2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 85/PJ/2010
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 85/PJ/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-46/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA TEMPAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan perlunya petunjuk pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-46/PJ/2008 tentang Tata Cara Pengawasan Pemindahbukuan Penerimaan Pajak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 85/PJ/2010
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 40/PJ/2010
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 40/PJ/2010 TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERIDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 40/PJ/2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 84/PJ/2010
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 84/PJ/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELUNCURAN PROGRAM PENGUATAN INTEGRITAS DAN KOMITMEN PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (PROGRAM "DJP MAJU, PasTI!") DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai tindak lanjut Deklarasi Penguatan Nilai-Nilai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang telah diikuti oleh seluruh jajaran Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 84/PJ/2010
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 11/PJ/2010
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 11/PJ/2010 TENTANG RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, DAN PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berhubung dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2010 tanggal 9 Maret … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 11/PJ/2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 86/PJ/2010
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 86/PJ/2010 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA DAN PROTOKOLNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diselesaikannya prosedur pemberlakuan Protokol Perubahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia, dengan ini … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 86/PJ/2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139/PMK.03/2010
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139/PMK.03/2010 TENTANG PENENTUAN KEMBALI BESARNYA PENGHASILAN YANG DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DARI PEMBERI KERJA YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN PERUSAHAAN LAIN YANG TIDAK DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139/PMK.03/2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140/PMK.03/2010
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140/PMK.03/2010 TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PIHAK YANG SEBENARNYA MELAKUKAN PEMBELIAN SAHAM ATAU AKTIVA PERUSAHAAN MELALUI PIHAK LAIN ATAU BADAN YANG DIBENTUK UNTUK MAKSUD DEMIKIAN (SPECIAL PURPOSE COMPANY) YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN PIHAK LAIN DAN TERDAPAT KETIDAKWAJARAN PENETAPAN HARGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140/PMK.03/2010
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 87/PJ/2010
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 87/PJ/2010 TENTANG PENGGALIAN POTENSI DAN PENGAWASAN KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK WAJIB PAJAK BENDAHARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pengamanan penerimaan pajak Wajib Pajak (WP) Bendahara, perlu dilakukan upaya penggalian potensi dan pengawasan yang lebih intensif terhadap kewajiban perpajakan WP Bendahara. Sementara ini pengawasan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 87/PJ/2010