Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/KMK.03/2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN PENGENAAN SANKSI SESUAI KETENTUAN PASAL 36A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 MENTERI KEUANGAN, Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/KMK.03/2011
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, NOMOR : KEP – 7/PJ/2011
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, NOMOR : KEP - 7/PJ/2011 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGGUNA PROYEK PENGADAAN TECHNICAL ASSISTANCE FOR IMPROVING HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND DESIGNING TRAINING AND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penerimaan pajak, penyempurnaan akurasi pemanfaatan dan pelaporan data, peningkatan pelayanan dan kepatuhan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, NOMOR : KEP – 7/PJ/2011
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 2/PJ/2011
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 2/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan; bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas penerimaan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 2/PJ/2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 6/PJ/2011
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 6/PJ/2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN END USER COMPUTING (EUC) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-54/PJ/2010 tentang Kebijakan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), diperlukan pengaturan lebih lanjut terhadap pengelolaan End User Computing (EUC) dalam pengembangan TIK di Direktorat Jenderal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 6/PJ/2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ/2011
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ/2011 TENTANG PENGATURAN LEBIH LANJUT PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN MEMORI ALIH TUGAS DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-78/PJ/2009 tanggal 25 Agustus 2009 mengenai pengaturan penyusunan dan penyampaian Memori Alih Tugas setiap kali adanya serah terima jabatan untuk pejabat eselon … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ/2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 7/PJ/2011
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 7/PJ/2011 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 191/PMK.09/2008 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan, bersama ini disampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 7/PJ/2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 5/PJ/2011
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 5/PJ/2011 TENTANG PEDOMAN AUDIT INTERNAL TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2010 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak, diperlukan pengaturan mengenai audit internal terhadap pelaksanaan tata … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 5/PJ/2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 8/PJ/2011
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 8/PJ/2011 TENTANG TATA CARA TINDAK LANJUT HASIL REKONSILIASI MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN) DENGAN LAPORAN ARUS KAS (LAK) YANG DINYATAKAN SEBAGAI TRANSAKSI PARTIALLY MATCHDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diperlukannya pengaturan terkait dengan tindak lanjut hasil rekonsiliasi Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan Laporan Arus Kas (LAK) … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 8/PJ/2011
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 9/PJ/2011
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 9/PJ/2011 TENTANG PEDOMAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN SERTA PENGELOLAAN GANGGUAN KEAMANAN INFORMASI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan perlunya pengaturan mengenai tindakan perbaikan dan pencegahan serta pengelolaan gangguan keamanan informasi dan sebagai salah satu aturan pelaksanaan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-41/PJ/2010 tentang Kebijakan Pengelolaan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 9/PJ/2011
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 25/KM.1/2011
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 25/KM.1/2011 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 JANUARI 2011 SAMPAI DENGAN 23 JANUARI 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 25/KM.1/2011