SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 64/PJ/2012

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 64/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   A. Umum Dalam rangka penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 64/PJ/2012

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 65/PJ/2012

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 65/PJ/2012 TENTANG   TATA CARA PENANGANAN SIDANG BANDING DAN GUGATAN DI PENGADILAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan sengketa banding dan gugatan di Pengadilan Pajak, dengan ini disampaikan tata cara penanganan sidang banding dan gugatan di Pengadilan Pajak sebagai berikut. 1. Pembentukan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 65/PJ/2012

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 60/PJ/2012

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 60/PJ/2012 TENTANG PROSEDUR KERJA PENYELESAIAN MUTASI OBJEK DAN/ATAU SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   A. Umum Dalam rangka memberikan penegasan terkait prosedur kerja penyelesaian mutasi objek dan/atau subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta meningkatkan keamanan perubahan data objek dan/atau subjek … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 60/PJ/2012

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 211 TAHUN 2012

Peraturan Pajak PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 211 TAHUN 2012   TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum … Lanjutkan membaca PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 211 TAHUN 2012

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 32/PJ/2012

Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 32/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARADIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka menyempurnakan basis data Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan mineral dan batubara; bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam pengenaan Pajak … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 32/PJ/2012

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 27/KM.11/2012

Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 27/KM.11/2012 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 26 DESEMBER 2012 SAMPAI DENGAN 01 JANUARI 2013 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 27/KM.11/2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 252/PMK.011/2012

Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 252/PMK.011/2012 TENTANG GAS BUMI YANG TERMASUK DALAM JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional, pemerintah perlu mendukung kebijakan diversifikasi energi yang dapat meningkatkan penggunaan gas bumi sebagai … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 252/PMK.011/2012

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 208 TAHUN 2012

Peraturan Pajak PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 208 TAHUN 2012 TENTANG PENILAIAN DAN PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan … Lanjutkan membaca PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 208 TAHUN 2012

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 30/PJ/2012

Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 30/PJ/2012 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMORKEP-11/PJ./1994 TENTANG PEDOMAN INDUK TATA USAHA PENERIMAAN DAN RESTITUSI PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka menyempurnakan proses bisnis tata usaha penerimaan dan restitusi pajak perlu untuk mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-11/PJ./1994 tentang Pedoman Induk Tata Usaha Penerimaan dan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 30/PJ/2012