Peraturan Pajak 14 Maret 2012 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 11/PJ/2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Pada tahun 2011 telah diterbitkan beberapa Peraturan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang terkait dengan sarana pengaduan dan penanganan pelaporan pelanggaran di lingkungan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 11/PJ/2012q
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 12/PJ/2012
Peraturan Pajak 14 Maret 2012 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 12/PJ/2012 TENTANG PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAANDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan diperlukannya data piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang lebih akurat dalam rangka penyusunan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 12/PJ/2012
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 318/KM.1/2012
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 318/KM.1/2012 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 19 MARET 2012 SAMPAI DENGAN 25 MARET 2012 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 318/KM.1/2012
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2012
Peraturan Pajak PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF MOROCCO FOR THE AVOIDANCE … Lanjutkan membaca PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2012
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 14/PJ/2012
Peraturan Pajak 21 Maret 2012 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 14/PJ/2012 TENTANG MONOGRAFI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAANDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan pelaksanaan pengalihan PBB-P2 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 14/PJ/2012
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 13/PJ/2012
Peraturan Pajak 21 Maret 2012 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 13/PJ/2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENILAIAN LOMBA PELAYANAN TAHUN 2012 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. UMUM Sehubungan dengan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu meningkatkan kepuasan dan kualitas pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak dan masyarakat dan untuk menjaga kesinambungan kegiatan lomba pelayanan yang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 13/PJ/2012
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 13/PJ/2012
Peraturan Pajak 21 Maret 2012 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 13/PJ/2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENILAIAN LOMBA PELAYANAN TAHUN 2012 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. UMUM Sehubungan dengan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu meningkatkan kepuasan dan kualitas pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak dan masyarakat dan untuk menjaga kesinambungan kegiatan lomba pelayanan yang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 13/PJ/2012
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 91/PJ/2012
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP - 91/PJ/2012 TENTANG PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN DAN ORANG ASING, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MINYAK DAN GAS BUMI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sehubungan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 91/PJ/2012
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 15/PJ/2012
Peraturan Pajak 26 Maret 2012 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 15/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENERBITAN BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS) PENGGANTI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Kebijakan Pengelolaan Keamanan Informasi Direktorat Jenderal Pajak, khususnya dalam hal pengelolaan aset informasi dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE – 15/PJ/2012
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 08/PJ.08/2012
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP - 08/PJ.08/2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-26/PJ/2012 TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP – 08/PJ.08/2012