KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 281 TAHUN 2021 NOMOR : 1 TAHUN 2021 NOMOR : 1 TAHUN 2021

KEPUTUSAN BERSAMAMENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIANOMOR : 281 TAHUN 2021NOMOR :     1 TAHUN 2021NOMOR :     1 TAHUN 2021TENTANGPERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERIKETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DANREFORMASI BIROKRASI NOMOR 642 TAHUN 2020, NOMOR 4 TAHUN 2020,NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMATAHUN 2021DENGAN RAHMAT TUHAN YANG … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 281 TAHUN 2021 NOMOR : 1 TAHUN 2021 NOMOR : 1 TAHUN 2021

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 9 TAHUN 2021TENTANGPERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNGKEMUDAHAN BERUSAHADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha;Mengingat : Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 10 TAHUN 2021TENTANGPAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNGKEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114, Pasal 176, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah dan Retribusi … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2021

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 49 TAHUN 2021TENTANGPERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI YANG MELIBATKAN LEMBAGAPENGELOLA INVESTASI DAN/ATAU ENTITAS YANG DIMILIKINYADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 172 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 27/PJ/2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 27/PJ/2021TENTANGKEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGANBENCANA ALAM DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DANPROVINSI SULAWESI BARATDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa telah ditetapkan status tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan gelombang pasang di Provinsi Kalimantan Selatan sejak tanggal 14 Januari 2021 berdasarkan Surat Pernyataan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 360/038/BPBD/2021;bahwa telah ditetapkan status tanggap darurat bencana alam gempa bumi … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 27/PJ/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/KM.10/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 11/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 17 FEBRUARI 2021 SAMPAI DENGAN 23 FEBRUARI 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/KM.10/2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 20/PJ/2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 20/PJ/2021TENTANGPENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN YANG DIWAJIBKANMEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI DAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUANMASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASIDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang :    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2020 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 20/PJ/2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 46/PJ/2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 46/PJ/2021TENTANGPENETAPAN HARGA UAP DAN HARGA LISTRIK YANG DIGUNAKAN DALAMPENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTORPERTAMBANGAN UNTUK PENGUSAHAAN PANAS BUMI UNTUK TUBUH BUMIEKSPLOITASIDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 46/PJ/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/KM.10/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 10/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 10 FEBRUARI 2021 SAMPAI DENGAN 16 FEBRUARI 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/KM.10/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK.010/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 10/PMK.010/2021TENTANGPENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANANTERHADAP IMPOR PRODUK KARPET DANTEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Tindakan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK.010/2021