SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 07/PJ/2021TENTANGPEMBERITAHUAN BERLAKUNYAKONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAITDENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAHPENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABAUNTUKPERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KANADA DAN PROTOKOLNYADIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumSehubungan dengan telah selesainya prosedur pengesahan dan penyampaian instrumen pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 08/PJ/2021TENTANGPEMBERITAHUAN BERLAKUNYAKONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAITDENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAHPENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABAUNTUKPERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FINLANDIADIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.Umum Sehubungan dengan telah selesainya prosedur pengesahan dan penyampaian instrumen pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 05/PJ/2021TENTANGPEMBERITAHUAN BERLAKUNYAKONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAITDENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAHPENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABAUNTUKPERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIADIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumSehubungan dengan telah selesainya prosedur pengesahan dan penyampaian instrumen pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 06/PJ/2021TENTANGPEMBERITAHUAN BERLAKUNYAKONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAITDENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAHPENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABAUNTUKPERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH JEPANGDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumSehubungan dengan telah selesainya prosedur pengesahan dan penyampaian pengesahan atas Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/KM.10/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 42/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 28 JULI 2021 SAMPAI DENGAN 03 AGUSTUS 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/KM.10/2021

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 8/BC/2021

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 8/BC/2021TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER-17/BC/2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN CUKAISECARA BERKALA UNTUK PENGUSAHA PABRIK YANG MELAKSANAKANPELUNASAN DENGAN CARA PEMBAYARANDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai jangka waktu pelunasan cukai dengan cara pembayaran secara berkala, telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 8/BC/2021

SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR SE – 15/PP/2021

SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAKNOMOR SE - 15/PP/2021TENTANGPENUNDAAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN DAN PENGHENTIAN SEMENTARALAYANAN ADMINISTRASI SECARA TATAP MUKA (MELALUIHELPDESK/DISAMPAIKAN SECARA LANGSUNG) DI PENGADILAN PAJAKMULAI TANGGAL 26 JULI 2021 S.D. 2 AGUSTUS 2021KETUA PENGADILAN PAJAK, A.UMUMSehubungan dengan kebijakan pemerintah mengenai Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Corona Virus Dsease 2019 di wilayah Jawa dan Bali mulai tanggal 26 Juli … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR SE – 15/PP/2021

SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR SE – 16/PP/2021

SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAKNOMOR SE - 16/PP/2021TENTANGPEDOMAN PENYESUAIAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN DAN LAYANANADMINISTRASI LAINNYA SEBAGAI TINDAK LANJUTSURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR SE-15/PP/2021KETUA PENGADILAN PAJAK, A.UMUMSehubungan dengan penundaan pelaksanaan persidangan dan penghentian sementara layanan tatap muka di Pengadilan Pajak mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR SE – 16/PP/2021

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : PER – 04/BC/2021

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR : PER - 04/BC/2021TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIANPUSAT KOMANDO DAN PENGENDALIAN PATROLI LAUTDIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.04/2019 tentang Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Rangka Penindakan di Bidang Kepabeanan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : PER – 04/BC/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/KM.4/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 21/KM.4/2021TENTANGPENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUARMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar;Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/KM.4/2021