PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 1 TAHUN 2021TENTANGTATA CARA PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;Mengingat : Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/KM.10/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 4/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 13 JANUARI 2021 SAMPAI DENGAN 19 JANUARI 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/KM.10/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 01/PJ/2021TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PEMBUBUHAN CAP BUKTI PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAIDIREKTUR JENDERAL PAJAK A.Umum Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2021 tentang Tata Cara Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai yang Terutang atas Dokumen Berupa Cek dan Bilyet Giro, perlu diberikan petunjuk pelaksanaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ/2021

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 01/PJ/2021

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 01/PJ/2021TENTANGTATA CARA PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI YANG TERUTANGATAS DOKUMEN BERUPA CEK DAN BILYET GIRODIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang :bahwa dalam rangka memberikan kemudahan administrasi pelunasan selisih kurang bea meterai yang terutang atas dokumen berupa cek dan bilyet giro sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, perlu menetapkan Peraturan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 01/PJ/2021

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 23/PJ/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 23/PJ/2020TENTANGBENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTIPEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI SERTA BENTUK, ISI, TATACARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASAPAJAK PENGHASILAN UNIFIKASIDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi serta bentuk Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Unifikasi telah diatur dalam Peraturan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 23/PJ/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/KM.10/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 1/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 06 JANUARI 2021 SAMPAI DENGAN 12 JANUARI 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/KM.10/2021