PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 67/PMK.03/2022TENTANGPAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA AGEN ASURANSI, JASA PIALANG ASURANSI, DAN JASA PIALANG REASURANSIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan serta menyederhanakan administrasi perpajakan, perlu mengatur mengenai penghitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67/PMK.03/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/PMK.03/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 65/PMK.03/2022TENTANGPAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHANKENDARAAN BERMOTOR BEKASDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas, perlu mengatur ketentuan mengenai pajak pertambahan nilai yang dipungut dan disetor terhadap pengusaha … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/PMK.03/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK.03/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 63/PMK.03/2022 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk menjamin rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum, serta menyederhanakan administrasi perpajakan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan hasil tembakau, perlu melakukan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK.03/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/PMK.03/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 62/PMK.03/2022 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk perluasan basis pajak atas pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak tertentu, perlu mengatur kembali ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai atas penyerahan liquefied petroleum … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/PMK.03/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/PMK.03/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 59/PMK.03/2022TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR231/PMK.03/2019 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DANPENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN DANPENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTAPEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANPAJAK BAGI INSTANSI PEMERINTAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri, serta mendorong transparansi dan efisiensi … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/PMK.03/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58/PMK.03/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 58/PMK.03/2022TENTANGPENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK DANTATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN/ATAU PELAPORAN PAJAKYANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS TRANSAKSI PENGADAAN BARANGDAN/ATAU JASA MELALUI SISTEM INFORMASI PENGADAAN PEMERINTAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri dan meningkatkan transparansi serta efisiensi belanja, pemerintah … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58/PMK.03/2022
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/KM.10/2022
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 18/KM.10/2022TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 6 APRIL 2022 SAMPAI DENGAN 12 APRIL 2022MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/KM.10/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/PMK.03/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 64/PMK.03/2022TENTANGPAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHANBARANG HASIL PERTANIAN TERTENTUDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, serta menyederhanakan administrasi perpajakan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang hasil pertanian tertentu, perlu mengatur kembali ketentuan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64/PMK.03/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/PMK.03/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 61/PMK.03/2022TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kepastian hukum, mendorong peran serta masyarakat, dan memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan serta rasa keadilan atas kegiatan membangun sendiri, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pajak pertambahan nilai atas … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/PMK.03/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/PMK.03/2022
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 60/PMK.03/2022TENTANGTATA CARA PENUNJUKAN PEMUNGUT, PEMUNGUTAN, PENYETORAN,DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAKDARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUIPERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, keadilan, dan menyelaraskan ketentuan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/PMK.03/2022