PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 125 TAHUN 2023TENTANGPENGELOLAAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUKPENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2023
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 122 TAHUN 2023
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 122 TAHUN 2023TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN LELANGDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelayanan lelang, mewujudkan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, sederhana, modern dan menjamin kepastian hukum, serta merespons perkembangan model transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang perlu … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 122 TAHUN 2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/KM.10/KF.4/2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 9/KM.10/KF.4/2023TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 6 DESEMBER 2023 SAMPAI DENGAN 12 DESEMBER 2023 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/KM.10/KF.4/2023
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 157/BC/2023
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP - 157/BC/2023TENTANGPENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) KESEPAKATAN PENGAKUANTIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (MUTUALRECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR)ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN THE FEDERALAUTHORITY FOR IDENTITY, CITIZENSHIP, CUSTOMS AND PORT SECURITY OFTHE UNITED ARAB EMIRATESDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 157/BC/2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52/KM.10/2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 52/KM.10/2023TENTANGTARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIFBERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 DESEMBER 2023 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan Diktum KELIMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, kewenangan penetapan tarif bunga per … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52/KM.10/2023
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 19/BC/2023
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 19/BC/2023TENTANGTATA LAKSANA KELANGSUNGAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DANKOMUNIKASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAIDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pemberitahuan kepabeanan dan/atau pemberitahuan cukai dalam keadaan kahar telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 19/BC/2023
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2023
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 54 TAHUN 2023TENTANGPENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAIUNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/KM.10/KF.4/2023
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 8/KM.10/KF.4/2023TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 29 NOVEMBER 2023 SAMPAI DENGAN 5 DESEMBER 2023 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/KM.10/KF.4/2023
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2023
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 116 TAHUN 2023TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 38 TAHUN2023 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHANKENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPATTERTENTU DAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI BUS TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2023DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk mendukung percepatan peralihan dari penggunaan energi … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2023
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2023
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 120 TAHUN 2023TENTANGPAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAKDAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAHTAHUN ANGGARAN 2023DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam dinamika perekonomian global, perlu diberikan dukungan pemerintah terhadap sektor industri perumahan; bahwa untuk mewujudkan dukungan pemerintah … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2023