KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 32 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PERSENTASE HAK EKSPOR KRATOM PERIODE JANUARI SAMPAI DENGAN JUNI 2026 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi penetapan persentase hak ekspor kratom yang dihadiri kementerian/lembaga terkait, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan tingkat provinsi, perwakilan koperasi, dan asosiasi … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2026
PENGUMUMAN NOMOR PENG – 2/PJ.09/2026
PENGUMUMANNOMOR PENG - 2/PJ.09/2026 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 112 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDASehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 tahun 2025 (PMK-112/2025) tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 2/PJ.09/2026
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG KETENTUAN KARET ALAM SPESIFIKASI TEKNIS YANG AKAN DIEKSPOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk menjaga mutu, meningkatkan daya saing dan citra produk Indonesia, memberikan kepastian usaha bagi produsen serta upaya mengembangkan pasar ekspor karet alam spesifikasi teknis, telah ditetapkan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/MK/EF.2/2026
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 1/MK/EF.2/2026 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 7 JANUARI 2026 SAMPAI DENGAN 13 JANUARI 2026 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/MK/EF.2/2026
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 1 TAHUN 2026TENTANGPENYESUAIAN PIDANADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.bahwa pembangunan hukum pidana nasional perlu didasarkan pada nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengedepankan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum;b.bahwa perkembangan masyarakat menuntut adanya sistem hukum pidana … Lanjutkan membaca UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026