KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 134/PJ/2004

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 134/PJ/2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-105/PJ/2004 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 254/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 134/PJ/2004

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 135/PJ/2004

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 135/PJ/2004 TENTANG TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar penatausahaan Wajib Pajak yang diadministrasikan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemindahan Wajib … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 135/PJ/2004

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 136/PJ/2004

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 136/PJ/2004 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat dalam melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 136/PJ/2004

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 137/PJ/2004

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 137/PJ/2004 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Menimbang : bahwa untuk memberikan waktu yang cukup dan untuk menghindari kesulitan yang timbul sehubungan dengan dipindahkannya Wajib Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 137/PJ/2004

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 138/PJ./2004

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 138/PJ./2004 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan pelaksanaan wewenang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, perlu diatur kembali … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 138/PJ./2004

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 81/PJ./2004

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 81/PJ./2004 TENTANG RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-81/PJ./2004 TANGGAL : 29 APRIL 2004 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berhubung dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-81/PJ./2004 tanggal 29 April 2004 terdapat kekeliruan penulisan pada Pasal 7 ayat … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 81/PJ./2004

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 117/PJ./2004

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 117/PJ./2004 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-388/PJ./2003 TENTANG PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN ATAU PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN DIVIDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang: bahwa untuk mengurangi beban administrasi Penghasilan atas pembayaran dividen kepada … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 117/PJ./2004

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 158/PJ./2007

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 158/PJ./2007 TENTANG PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 158/PJ./2007

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 141/PJ/2004

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 141/PJ/2004 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN, SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN 2004 BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYADIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sesuai Pasal 3 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 141/PJ/2004

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 121/PJ/2004

Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 121/PJ/2004 TENTANG PENERAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PENANAMAN MODAL ASING SATU, KPP PENANAMAN MODAL ASING DUA, KPP PENANAMAN MODAL ASING TIGA, KPP PENANAMAN MODAL ASING EMPAT, KPP PENANAMAN MODAL ASING LIMA, KPP PENANAMAN MODAL ASING ENAM, KPP BADAN DAN ORANG ASING SATU, … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 121/PJ/2004