Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 50/PJ/2011 TENTANG TATA KELOLA KONTEN SITUS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa pengelolaan situs Direktorat Jenderal Pajak menjadi bagian yang melekat dari pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga untuk memastikan bahwa pemanfaatannya benar-benar mendukung visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak maka diperlukan pengelolaan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 50/PJ/2011
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1571/KM.1/2011
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1571/KM.1/2011 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 02 JANUARI 2012 SAMPAI DENGAN 08 JANUARI 2012 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1571/KM.1/2011
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 22/PJ/2014
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 22/PJ/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADAKANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka telah dibentuknya Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 22/PJ/2014
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 167/PJ/2014
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 167/PJ/2014 TENTANG UJI COBA PELAKSANAAN PEMBINAAN WAJIB PAJAK BARU MELALUI PROGRAM TRIPLE ONE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terkait hak dan kewajiban perpajakan, perlu dilakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak baru; bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2013 tanggal 20 … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 167/PJ/2014
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 34/KM.11/2014
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 34/KM.11/2014 TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 06 AGUSTUS 2014 SAMPAI DENGAN 12 AGUSTUS 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 34/KM.11/2014
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 125 TAHUN 2014
Peraturan Pajak PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 125 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 175 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2013, … Lanjutkan membaca PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 125 TAHUN 2014
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ/2014
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 29/PJ/2014 TENTANG PETUNJUK PENERBITAN SURAT TUGAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Surat Tugas merupakan salah satu naskah dinas resmi yang dikenal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari sarana untuk pelaksanaan tugas operasional kedinasan. Untuk menjamin pelaksanaan penerbitan Surat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 29/PJ/2014
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2014
Peraturan Pajak PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DANPEMERINTAH ISLE OF MAN UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF ISLE OF MAN FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS) DENGAN RAHMAT … Lanjutkan membaca PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2014
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2014
Peraturan Pajak PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH GUERNSEY UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE STATES OF GUERNSEY FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA … Lanjutkan membaca PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2014
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2014
Peraturan Pajak PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DANPEMERINTAH JERSEY UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF JERSEY FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA … Lanjutkan membaca PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2014