Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 17/PJ/2016 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK MELALUI MINI AUTOMATED TELLER MACHINE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak; bahwa dalam rangka pelaksanaan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan; bahwa berdasarkan evaluasi atas Uji Coba Transaksi Pembayaran Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 17/PJ/2016
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 38/PJ.13/2016
Peraturan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ______________________________________________________________________02 Maret 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 38/PJ.13/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK MELALUI MINI AUTOMATED TELLER MACHINE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-17/PJ/2016 tentang Implementasi Transaksi Pembayaran Pajak secara Elektronik … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 38/PJ.13/2016
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 45/PJ.13/2016
Peraturan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________ 03 Maret 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 45/PJ.13/2016 TENTANG KEBUTUHAN STANDAR TEKNIS UNIT MINI AUTOMATED TELLER MACHINE UNTUK IMPLEMENTASI TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menindaklanjuti hasil rapat bersama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Bank Persepsi penyedia mini ATM … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 45/PJ.13/2016
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 246/PJ.02/2016
Peraturan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________ 22 Maret 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 246/PJ.02/2016 TENTANG PENEGASAN TERKAIT PELAKSANAAN PMK NOMOR 193/PMK.03/2015 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan terkait dengan proses penerbitan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015, dengan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 246/PJ.02/2016
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 51/PJ/2016
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 51/PJ/2016 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIKMELALUI MINI AUTOMATED TELLER MACHINE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak; bahwa dalam rangka pelaksanaan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan; bahwa berdasarkan evaluasi atas Uji Coba Transaksi Pembayaran Pajak Secara … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 51/PJ/2016
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ/2016
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ/2016 TENTANG PANDUAN TEKNIS PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAKSECARA ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan pengamanan penerimaan negara dari segi pembayaran pajak terkait penutupan Modul Penerimaan Negara Generasi Pertama (MPN-G1) pada tahun 2016, perkembangan kanal pembuatan dan pembayaran Kode Billing, dan untuk memberikan panduan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ/2016
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ/2016
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 18/PJ/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN OUTBOUND CALLINGDALAM RANGKA KEGIATAN BILLING SUPPORT DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan semakin meningkatnya nilai piutang pajak, diperlukan langkah strategis untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satu langkah strategis tersebut adalah kegiatan pendukung yang dapat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ/2016
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ/2016
Pereaturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ/2016 TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN PEREKAMAN DAN TRANSFER DATA DI KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Dalam rangka melaksanakan kegiatan perekaman dan transfer data di Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) sehubungan dengan perubahan tugas, fungsi, dan tata kerja KPDDP untuk meningkatkan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ/2016
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 105/PJ.08/2016
Peraturan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ___________________________________________________________________________________________ 31 Maret 2016 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 105/PJ.08/2016 TENTANG PENETAPAN WP TERDAFTAR WAJIB SPT TAHUNAN PPh PER 31 DESEMBER 2015 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2016 tentang Penetapan Target dan Strategi Pencapaian Rasio Kepatuhan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 105/PJ.08/2016
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 278/PJ.02/2016
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 278/PJ.02/2016 TENTANG PENEGASAN PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-48/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN NOMOR OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PER-48/PJ/2015), dengan … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 278/PJ.02/2016