PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 05/PJ/2017 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15, Pasal 16 ayat (3), Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, Direktur Jenderal Pajak diberi tugas dan … Lanjutkan membaca PER – 05/PJ/2017
SE – 09/PJ/2017
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 09/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENATAUSAHAAN LAPORAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak memiliki kewajiban untuk menyampaikan: Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan; dan Laporan Penempatan Harta Tambahan yang Berada di … Lanjutkan membaca SE – 09/PJ/2017
S – 102 /PJ/2017
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ____________________________________________________________________ 30Maret 2017 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor S- 102 /PJ/2017 Tentang Penegasan atas Penerimaan Surat Pernyataan Harta yang Mencantumkan Jenis Usaha/Pekerjaan Bebas dalam Surat Pernyataan Harta Berbeda dengan KLU yang Tercatat dalam Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Pajak Yth. Para Kepala Kantor Wilayah DJP Para Kepala Kantor Pelayanan … Lanjutkan membaca S – 102 /PJ/2017
PER – 03/PJ/2017
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 03/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PENGAWASAN HARTA TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50A ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan … Lanjutkan membaca PER – 03/PJ/2017
PMK – 39/PMK.03/2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/PMK.03/2017 TENTANG TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan … Lanjutkan membaca PMK – 39/PMK.03/2017
PENG – 01/PJ.09/2017
PENGUMUMAN NOMOR PENG - 01/PJ.09/2017 TENTANG CARA VALIDASI e-FAKTUR BAGI BENDAHARA PEMERINTAH Sehubungan dengan implementasi Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) secara nasional mulai 1 Juli 2016, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Peraturan Menteri Keuangan nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak berbentuk elektronik … Lanjutkan membaca PENG – 01/PJ.09/2017
SEOJK – 8/SEOJK.04/2017
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 8/SEOJK.04/2017 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN BAGI PERANTARA PEDAGANG EFEK YANG DITUNJUK SEBAGAI GATEWAY YANG MELAKUKAN TRANSAKSI EFEK UNTUK KEPENTINGAN NASABAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Dalam rangka mendukung … Lanjutkan membaca SEOJK – 8/SEOJK.04/2017
SE – 24 TAHUN 2017
SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT TNI DAN ANGGOTA POLRI TAHUN PAJAK 2016 MELALUI E- FILING DAN HIMBAUAN MENGIKUTI AMNESTI PAJAK Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang … Lanjutkan membaca SE – 24 TAHUN 2017
PER – 27/PJ/2013
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 27/PJ/2013 TENTANG PELAKSANA PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN TEKNOLOGI PERCETAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Cara Lain; b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan pembubuhan tanda Bea … Lanjutkan membaca PER – 27/PJ/2013
SE – 02/PJ/2017
31 Januari 2017 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/PMK.03/2014 TENTANG PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A. Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa, perlu … Lanjutkan membaca SE – 02/PJ/2017