Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 22/PJ.6/2003 TENTANG PENJAGAAN JARINGAN VSAT DAN DATA PBB ON-LINE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah terpasangnya jaringan komunikasi dengan menggunakan teknologi VSAT antara Direktorat PBB dan BPHTB dengan Kantor Pelayanan PBB di seluruh Indonesia, dengan ini diminta perhatiannya untuk hal-hal sebagai berikut : Setiap Kantor … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 22/PJ.6/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.6/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 23/PJ.6/2003 TENTANG PENGENAAAN PBB ATAS JALAN TOL TAHUN 2003 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sejalan dengan perkembangan Nilai Jual Objek Pajak bumi di sekitar ruas jalan tol, serta untuk keseimbangan NJOP antar ruas jalan tol dan antar jalan tol, dipandang perlu untuk menyesuaikan NJ0P atas Jalan Tol … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.6/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ./2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 16/PJ./2003 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PETA DIGITAL DAN PEMBENTUKAN BANK DATA NILAI PASAR PROPERTI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pemanfaatan basis data SISMIOP untuk berbagai kepentingan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Bahwa saat ini basis data SISMIOP telah dikembangkan selain untuk kepentingan pengenaan PBB … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ./2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ./2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 20/PJ./2007 TENTANG TINDAK LANJUT PENGENAAN, ADMINISTRASI DAN PEMBAYARAN PBB ASSET PT PERTAMINA (PERSERO) DARI KEGIATAN USAHA HILIR DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk SE Dirjen Pajak No. SE-16/PJ.6/2006, tanggal 19 April 2006 tentang Pengenaan PBB atas Asset PT Pertamina (Persero) dari Kegiatan Usaha Hilir dengan ini disampaikan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 20/PJ./2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 350/KMK.03/2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 350/KMK.03/2002 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH XVII DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DENPASAR MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1989 sampai dengan tahun 1994 di Kantor Wilayah XVII Direktorat Jenderal Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 350/KMK.03/2002
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.6/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 24/PJ.6/2002 TENTANG PENDATAAN DAN PENILAIAN INDIVIDUAL OBJEK PAJAK RUMAH MEWAH DAN RUKO/RUKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pengembangan kualitas basis data SISMIOP untuk keperluan pengenaan PBB dan sebagai data pendukung pengenaan pajak-pajak lain serta dalam rangka upaya ekstensifikasi, dipandang perlu untuk melakukan pendataan dan penilaian … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 24/PJ.6/2002
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 371/PJ./2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 371/PJ./2002 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI FASILITAS PERBANKAN ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa rangka memberikan kemudahan pada Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 371/PJ./2002
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 371/PJ./2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 371/PJ./2002 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI FASILITAS PERBANKAN ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa rangka memberikan kemudahan pada Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 371/PJ./2002
SURAT EDARAN DIREKTURAT JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 44/PJ/2017
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 44/PJ/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIREKTURAT JENDERAL PAJAK, A. Umum Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2017 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PMK-82/PMK.03/2017), petunjuk pelaksanaan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diatur dalam SE-77/PJ/2009 sudah tidak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTURAT JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 44/PJ/2017
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.6/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 25/PJ.6/2002 TENTANG TINDAK LANJUT MOU DITJEN PAJAK DENGAN BCA TENTANG PENERIMAAN PEMBAYARAN DAN PELIMPAHAN HASIL PENERIMAAN (PBB) MELALUI FASILITAS BANK CENTRAL ASIA (BCA) SECARA ON-LINE DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai tindak lanjut MOU antara Ditjen Pajak dengan PT. Bank Central Asia, Tbk tentang Penerimaan Pembayaran dan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 25/PJ.6/2002