Kategori: PBB

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 39/PJ.6/2003 TENTANG SOSIALISASI TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN PBB MELALUI ATM BCA KE BANK PERSEPSI PBB ELEKTRONIK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan evaluasi pelaksanaan pemindahbukuan penerimaan PBB melalui ATM BCA dari Bank BCA Cabang Wisma Asia Jakarta ke Bank Persepsi PBB Elektronik di tiap-tiap Kabupaten/Kota, dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 39/PJ.6/2003

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 40/PJ.6/2003 TENTANG PENGAMANAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 2003 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sesuai APBN-P 2003, rencana penerimaan PBB dan BPHTB tahun 2000 mengalami perubahan dari sebesar Rp.7.523.600 dan Rp.2.401.700 juta menjadi berturut-turut sebesar Rp.8.873.500 juta (naik Rp.l.349.900 juta atau 17,9%) dan Rp.l.850.100 juta (turun … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 40/PJ.6/2003

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 33/PJ.6/2002 TENTANG PENENTUAN KODE WILAYAH UNTUK PENETAPAN NOMOR OBJEK PAJAK (NOP) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor SE-28/PJ.6/2002 tanggal 15 Agustus 2002 tentang Penentuan Kode Wilayah untuk Penetapan Nomor Objek Pajak (NOP). dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : NOP dimaksudkan sebagai identitas yang … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 33/PJ.6/2002

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 34/PJ.6/2002 TENTANG LSPOP INFORMASI RINCI OBJEK PAJAK DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ.6/2002 tanggal 8 Agustus 2002 tentang Standar Biaya Pelaksanaan Pembentukan Informasi Rinci Objek Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Dalam melaksanakan kegiatan pembentukan informasi rinci objek … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 34/PJ.6/2002

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 41/PJ.6/2003 TENTANG PERSIAPAN BREAK-DOWN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB 2004 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka persiapan break-down rencana penerimaan PBB dan BPTHB tahun anggaran 2004, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Kepala KPPBB diminta untuk mengisi secara lengkap dan benar daftar isian sebagaimana terlampir … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 41/PJ.6/2003

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 44/PJ.6/2003 TENTANG ALOKASI SCANNER DAN PLOTTER UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PBB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam upaya mendukung pelaksanaan Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data SIG PBB, pada tahun anggaran 2002 yang lalu Direktorat PBB dan BPHTB telah … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 44/PJ.6/2003

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 36/PJ.6/2002 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP) PBB DAN PERUBAHAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOPTKP) BPHTB UNTUK TAHUN PAJAK 2003 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sejak tahun pajak 2001 besar NJOPTKP PBB dan NPOPTKP BPHTB ditetapkan secara regional. Pada … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 36/PJ.6/2002

Peraturan Pajak  SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 37/PJ./2002 TENTANG PENJELASAN PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS PEMBERIAN HAK BARU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) atas pemberian hak baru, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : Hak atas … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 37/PJ./2002