Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 37/PJ.6/2002 TENTANG PENJELASAN PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS PEMBERIAN HAK BARU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas pemberian hak baru, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : Hak … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 37/PJ.6/2002
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/PMK.03/2005
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/PMK.03/2005 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/PMK.03/2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/PMK.03/2005
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/PMK.03/2005 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KUASA UMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN/ KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat penyaluran pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kepada yang berhak, dipandang perlu … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/PMK.03/2005
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 48/PJ.6/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 48/PJ.6/2003 TENTANG PENCETAKAN SPPT PBB TAHUN 2004DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka persiapan cetak massal SPPT dan STTS PBB tahun 2004, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak c.q Direktorat PBB dan BPHTB tidak melakukan perubahan format SPPT dan STTS PBB … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 48/PJ.6/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 47/PJ.6/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 47/PJ.6/2003 TENTANG EVALUASI PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BASIS DATA SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PBBDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembentukan basis data digital SIG PBB tahun 2003, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Mengingat urgensi kegiatan tersebut, setiap Kantor Pelayanan PBB di seluruh Indonesia diwajibkan untuk … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 47/PJ.6/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 43/PJ.6/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 43/PJ.6/2002 TENTANG APLIKASI I-SISMIOP RILIS 1.5 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dengan ini disampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan PBB telah dilakukan penyempurnaan aplikasi i-Sismiop untuk memenuhi tuntutan kebutuhan administrasi PBB di kantor pelayanan serta mengeliminir permasalahan yang timbul. Sehubungan hal tersebut, diminta perhatian Saudara untuk melaksanakan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 43/PJ.6/2002
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 52/PJ.6/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 52/PJ.6/2003 TENTANG PENGENAAN PBB TAHUN 2004 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pelaksanaan pemilu tahun 2004 dan berkenaan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ.6/2003 tanggal 1 April 2003 perihal Penerapan NJOP Sama Dengan Nilai Pasar, dengan ini disampaikan hal-hal berikut : Berdasarkan Surat Edaran … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 52/PJ.6/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 45/PJ.6/2002
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 45/PJ.6/2002 TENTANG PERMINTAAN BERKAS KEPEGAWAIAN DALAM RANGKA PENGANGKATAN PERTAMA/KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-12/PJ.6/2002 tanggal 26 Maret 2002 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Penilai PBB, dalam rangka mengisi kekurangan pejabat fungsional … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 45/PJ.6/2002
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 353/PJ.331/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 353/PJ.331/2006 TENTANG PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN (Pbk) ATAS KELEBIHAN PAJAK KE REKENING BANK OPERASIONAL III PBB DARI KPP BUMN KE KP.PBB JAKARTA UTARA SATU ATAS NAMA WAJIB PAJAK PT. ABC DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal XXX perihal dimaksud pada pokok di atas, … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 353/PJ.331/2006
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 550/KMK.03/2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 550/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 519/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 550/KMK.03/2002