Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 116/PJ./2007 TENTANG EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, setiap … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 116/PJ./2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 552/KMK.03/2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 552/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/KMK.04/2000 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 552/KMK.03/2002
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 555/KMK.03/2002
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 555/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/KMK.04/2000 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENERBITAN SURAT KUASA UMUM KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 555/KMK.03/2002
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 277/PJ.341/2006
Peraturan Pajak SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 277/PJ.341/2006 TENTANG PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXXXX tanggal 17 Maret 2006 perihal seperti tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Surat Saudara pada intinya menanyakan apakah … Lanjutkan membaca SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 277/PJ.341/2006
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 56/PJ.6/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 56/PJ.6/2003 TENTANG PEMELIHARAAN HIGH SPEED PRINTERDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pengadaan pekerjaan pemeliharaan High Speed Printer (HSP), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Kantor Pusat DJP telah mengadakan perjanjian kerja dengan PT. Astra Graphia, Tbk dan PT. Pantja Indohitech Komputer untuk melaksanakan pemeliharaan High … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 56/PJ.6/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 55/PJ.6/2003
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 55/PJ.6/2003 TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah ditetapkannya status hukum Badan Urusan Logistik (BULOG) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, dengan ini disampaikan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 55/PJ.6/2003
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.6/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 02/PJ.6/2004 TENTANG EVALUASI PENGGUNAAN DAFTAR ALOKASI SEMENTARA BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2003 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Pelaksanaan Daftar Alokasi Sementara Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 2003, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Pada tahun anggaran 2003, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 02/PJ.6/2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.6/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.6/2004 TENTANG IMPLEME NTASI APLIKASI CALL CENTER PBBDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, Direktorat PBB dan BPHTB telah mengembangkan aplikasi Call Center. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Aplikasi Call Center merupakan pengembangan dari aplikasi Pelayanan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.6/2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.6/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 23/PJ.6/2004 TENTANG PENGENAAN PBB ATAS JALAN TOL TAHUN 2004 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sejalan dengan perkembangan Nilai Jual Objek Pajak bumi di sekitar ruas jalan tol, serta untuk keseimbangan NJOP antar ruas jalan tol dan antar jalan tol, dipandang perlu untuk menyesuaikan NJOP atas jalan tol … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 23/PJ.6/2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 40/PJ/2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 40/PJ/2007 TENTANG STANDAR WAKTU PELAYANAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BARU DAN MUTASI OBJEK/SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka pelaksanaan program perbaikan iklim investasi (percepatan pendirian perusahaan dan izin usaha) sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tanggal … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 40/PJ/2007