Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 47/PJ./2007 TENTANG PENETAPAN NPOPTKP BPHTB BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.03/2006 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, maka untuk … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 47/PJ./2007
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107/KMK.03/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107/KMK.03/2004 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH VIII DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SERANG MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 sampai dengan Tahun 1999 di kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107/KMK.03/2004
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 276/KMK.03/2004
Peraturan Pajak KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 276/KMK.03/2004 TENTANG PENGHAPUSAN PlUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN BARAT DAN KALIMANTAN TENGAH MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 276/KMK.03/2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 50/PJ./2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 50/PJ./2007 TENTANG PERSIAPAN BREAKDOWN RENCANA PENERIMAAN PBB TAHUN ANGGARAN 2008 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka persiapan breakdown rencana penerimaan PBB tahun anggaran 2008, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Kepala KPPBB/KPP Pratama diminta untuk mengisi secara lengkap dan benar daftar isian sebagaimana lampiran 1 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 50/PJ./2007
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 149/PJ./2007
Peraturan Pajak PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 149/PJ./2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG TELAH MENERAPKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 149/PJ./2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 51/PJ./2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 51/PJ./2007 TENTANG PENCANTUMAN KODE KPPBB/KPP PRATAMA DALAM SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSPBB) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan implemantasi Modul Penerimaan Negara (MPN), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Dalam rangka pencatatan informasi penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan per KPPBB/KPP Pratama melalui MPN, … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 51/PJ./2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.6/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 17/PJ.6/2004 TENTANG PROGRAM PRIORITAS DIREKTORAT PBB DAN BPHTB DALAM RANGKA PEMBENTUKAN BANK DATA PERPAJAKAN NASIONAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pencanangan tahun 2004 sebagai Tahun Bank Data oleh Direktur Jenderal Pajak dan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-08/PJ/2004 tanggal 19 Maret … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.6/2004
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127/PMK.03/2007
Peraturan Pajak PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DAN ENERGI PANAS BUMI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa dalam rangka menyempurnakan penatausahaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas bumi (Migas) dan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127/PMK.03/2007
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.6/2004
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 21/PJ.6/2004 TENTANG PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN SATU TEMPAT (PST) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak untuk terus menerus meningkatkan upaya pemberian pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ.6/1994 tanggal 15 April 1994 tentang Petunjuk … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 21/PJ.6/2004
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 53/PJ./2007
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 53/PJ./2007 TENTANG USULAN PERUBAHAN BANK OPERASIONAL III PBB DAN BPHTB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan telah diberlakukannya modernisasi pada beberapa KPP/KPPBB Tahun 2008 serta adanya beberapa kabupaten/kota baru hasil pemekaran Tahun 2007, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Dalam rangka penatausahaan kembali Bank Operasional … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 53/PJ./2007