Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 63/PJ.6/1994 TENTANG KLASIFIKASI NJOP BUMI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan rencana penerimaan PBB yang selalu meningkat dan berdasarkan data klasifikasi NJOP bumi tertinggi dan terendah di seluruh Indonesia yang ada di Kantor Pusat Direktorat PBB Direktorat Jenderal Pajak, masih dirasakan perlunya peningkatan klasifikasi dan perimbangan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 63/PJ.6/1994
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.6/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 05/PJ.6/1995 TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN SISMIOP TAHUN 1994/1995 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1863/PJ.6/1994 tanggal 30 November 1994 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan SISMIOP tahun 1994/1995 … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 05/PJ.6/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.6/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.6/1995 TENTANG PEMBENTUKAN BASIS DATA SISMIOP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari beberapa KPPBB menyangkut pelaksanaan penyusunan basis data akibat dari pendataan dengan pola SISMIOP tidak penuh dalam satuan Kecamatan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Pada dasarnya pendataan dengan pola SISMIOP dilakukan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.6/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.6/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ.6/1995 TENTANG PENGENAAN PBB ATAS PERAIRAN PELABUHAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-54/PJ.7/1988, tanggal 25 Juli 1988 perihal PBB atas Objek Pajak Perum Pelabuhan, dengan ini disampaikan Petunjuk Pengenaan PBB atas Perairan Pelabuhan sebagai berikut: Dalam Surat Edaran ini … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.6/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.6/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 08/PJ.6/1995 TENTANG LAMPIRAN SK.KAKANWIL DJP TENTANG PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan belum seragamnya bentuk Lampiran II dan Lampiran V Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP yang dikirimkan oleh para Kepala Kantor Pelayanan PBB, dengan ini … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 08/PJ.6/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.6/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 10/PJ.6/1995 TENTANG PENGENAAN PBB ATAS PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS) DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sebagaimana dimaklumi bahwa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) merupakan institusi pendidikan yang mempunyai fungsi sosial dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun akhir-akhir ini PTS juga berkembang sebagai institusi yang cenderung memperoleh keuntungan. Sehubungan dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ.6/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.6/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.6/1995 TENTANG RENCANA KEGIATAN PENILAIAN INDIVIDUAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berdasarkan data laporan kegiatan penilaian individual (KPL.KP.PBB.6.11) diketahui bahwa sebagian besar KP.PBB belum melaksanakan penilaian individual tersebut. Dalam rangka meningkatkan NJOP untuk obyek pajak tertentu dan meningkatkan kemampuan para pejabat fungsional penilai PBB serta para petugas … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ.6/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.6/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 12/PJ.6/1995 TENTANG UPAYA PENCAIRAN TUNGGAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka mengamankan rencana penerimaan tahun 1994/1995 dan memperkecil angka tunggakan, agar KP PBB beserta Pemda melakukan upaya pencairan tunggakan dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut : Mengingat data tunggakan yang ada di Kantor Pusat yang dikirim dari … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ.6/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.6/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 14/PJ.6/1995 TENTANG PENYETORAN DAN PELIMPAHAN/PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN PBB DALAM BULAN MARET 1995 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka mengamankan penerimaan PBB tahun 1994/1995, dengan ini diminta kepada para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan supaya menghubungi Bank/Kantor Pos dan Giro Tempat Pembayaran, Persepsi dan Bank/Kantor Pos … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.6/1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.6/1995
Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 14/PJ.6/1995 TENTANG PENYETORAN DAN PELIMPAHAN/PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN PBB DALAM BULAN MARET 1995 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka mengamankan penerimaan PBB tahun 1994/1995, dengan ini diminta kepada para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan supaya menghubungi Bank/Kantor Pos dan Giro Tempat Pembayaran, Persepsi dan Bank/Kantor Pos … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 14/PJ.6/1995