Kategori: PBB

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 01/PJ.6/1996 TENTANG PENATA USAHAAN PENERIMAAN PBB PERTAMBANGAN MIGAS YANG PEMBAYARANNYA DILAKUKAN OLEH DITJEN LEMBAGA KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-66/PJ.6/1995 tanggal 20 November 1995 perihal Realisasi Penerimaan PBB Sektor Pertambangan yang Dimasukkan sebagai Penerimaan PBB Sektor Perkotaan, dan untuk meningkatkan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 01/PJ.6/1996

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 03/PJ.6/1996 TENTANG PENENTUAN SEKTOR PENGENAAN/PENERIMAAN PBB USAHA BIDANG PERIKANAN DAN PETERNAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menanggapi adanya pertanyaan dari beberapa Kantor Pelayanan PBB perihal tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa pengenaan/penerimaan PBB usaha bidang perikanan dan peternakan, dimasukkan sebagai pengenaan/penerimaan sektor Pedesaan atau Perkotaan sesuai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 03/PJ.6/1996 

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 04/PJ.6/1996 TENTANG PENYAMPAIAN PERMASALAHAN PBB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ.6/1995 tanggal 2 Mei 1995 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Untuk mendukung pengamanan Rencana Penerimaan PBB yang cenderung terus meningkat, maka diharapkan agar … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 04/PJ.6/1996

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 06/PJ.6/1996 TENTANG KLASIFIKASI NJOP TAHUN 1996 KOTA-KOTA BESAR SELURUH INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan hasil rapat klasifikasi NJOP Bumi Tahun 1996 untuk Kota-kota Besar Se-Indonesia tanggal 11 dan 12 Januari 1996 di Semarang, dengan ini disampaikan Revisi hasil keputusan rapat tersebut oleh Kantor Pusat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 06/PJ.6/1996

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 07/PJ.6/1996 TENTANG PEMANTAPAN PELAKSANAAN PENCETAKAN SPPT MASSAL TAHUN 1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk SE-68/PJ.6/1995 tanggal 26 Desember perihal Pencetakan Massal SPPT Tahun Pajak 1996, untuk lebih memantapkan kegiatan pencetakan massal SPPT tahun 1996, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Untuk menghindari penurunan nilai bangunan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 07/PJ.6/1996

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 13/PJ.6/1996 TENTANG RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB TAHUN ANGGARAN 1996/1997 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 1996/1997 dengan penjelasan sebagai berikut : Dengan memperhatikan usulan yang telah disampaikan oleh para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, maka Rencana … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ.6/1996

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 16/PJ.6/1996 TENTANG EVALUASI PENERIMAAN PBB TAHUN 1995/1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Bersama ini disampaikan angka realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 1995/1996 berdasarkan laporan perkembangan penerimaan PBB yang dihimpun di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak u.p. Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan, dengan penjelasan sebagai … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.6/1996

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 17/PJ.6/1996 TENTANG PENGENAAN PBB ATAS KAWASAN HUTAN EX AREAL HPH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Direktur Pajak Bumi dan Bangunan yang ditujukan kepada Dirjen Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan No. S-589/PJ.6/1996 tanggal 2 April 1996 perihal Permohonan Pembebasan PBB (foto copy terlampir), dengan ini disampaikan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 17/PJ.6/1996

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 18/PJ.6/1996 TENTANG PENGENAAN PBB USAHA BIDANG PERKEBUNAN, PERHUTANAN, PERTAMBANGAN NON MIGAS DAN PERIKANAN TAHUN 1996 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pertanyaan dari beberapa Kepala KPPBB tentang pengenaan PBB usaha bidang Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Non Migas dan Perikanan tahun 1996, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 18/PJ.6/1996

Peraturan Pajak SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 19/PJ.6/1996 TENTANG PENGENAAN PBB ATAS JALAN TOL DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Berkenaan dengan adanya perkembangan yang pesat di beberapa daerah akhir-akhir ini dan berpengaruh terhadap harga jual tanah di sekitar jalan tol, dipandang perlu untuk meninjau kembali Nilai Jual Objek Pajak atas jalan tol yang telah … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 19/PJ.6/1996