SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 16/PJ.6/1996

Peraturan Pajak
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 16/PJ.6/1996

TENTANG

EVALUASI PENERIMAAN PBB TAHUN 1995/1996

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan angka realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 1995/1996 berdasarkan laporan perkembangan penerimaan PBB yang dihimpun di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak u.p. Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan, dengan penjelasan sebagai berikut :

  1. Realisasi penerimaan PBB Tahun Anggaran 1995/1996 secara nasional untuk seluruh sektor adalah Rp. 1.909.014.243 ribu atau 99,25% dari rencana penerimaan sebesar Rp. 1.923.400.000 ribu, sedangkan untuk sektor Pedesaan/Perkotaan Rp. 741.605.853 ribu atau 96,43% dari rencana penerimaan sebesar Rp. 769.100.000 ribu. Rincian realisasi penerimaan persektor sebagai berikut :
    (ribuan rupiah)

    No SEKTOR RENCANA
    1995/1996
    REALISASI
    1995/1996
    %
    (4:3)
    1 2 3 4 5

    1
    2

    3
    4
    5

    Pedesaan
    Perkotaan
    Jumlah Pds/Pkt
    Perkebunan
    Perhutanan
    Pertambangan
    157.359.000
    611.741.000
    769.100.000
    83.400.000
    190.000.000
    880.900.000
    146.230.458
    595.375.395
    741.605.853
    75.473.371
    170.535.544
    921.399.475
    92,93
    97,32
    96,43
    90,5
    89,76
    104,6
    Jumlah (APBN) 1.923.400.000 1.909.014.243 99,25

    Dari angka realisasi tersebut nampak bahwa untuk tahun 1995/1996 hanya sektor Pertambangan yang mencapai rencana penerimaan (104,6%), sedangkan sektor yang lainnya tidak dapat mencapai rencana.

    Perkiraan penyebab tidak tercapainya rencana penerimaan di luar sektor Pertambangan :
    1. Adanya penurunan pokok ketetapan tahun 1995 Sektor Pedesaan dan Perkotaan karena penerapan NJOPTKP.
    2. Terlambatnya penerbitan dan penyampaian SPPT tahun 1995 Sektor Perkebunan dan Perhutanan karena keterlambatan penerbitan keputusan Menteri Keuangan Nomor 273/KMK.04/1995 tanggal 28 Juni 1995 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-16/PJ.6/1995 tanggal 4 Juli 1995 tentang Besarnya Standar Investasi Tanaman Perkebunan Mulai Tahun 1995.
    3. Adanya sejumlah perusahaan HPH/HPHH yang kegiatan operasionalnya menurun sehingga penerimaan PBB yang berasal dari IHH juga mengalami penurunan.
  2. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PBB tahun 1994/1995, realisasi penerimaan tahun 1995/1996 adalah sebagaimana tabel berikut (tabel:2).
    (ribuan rupiah)

    No SEKTOR 1994/1995 1995/1996 SELISIH
    (4-3)
    % (5:3)
    1 2 3 4 5 6

    1
    2

    3
    4
    5

    Pedesaan
    Perkotaan
    Jumlah Pds/Pkt
    Perkebunan
    Perhutanan
    Pertambangan
    171.939.103
    479.271.725
    651.210.828
    62.840.158
    165.751.523
    807.056.048
    146.230.458
    595.375.395
    741.605.853
    75.473.371
    170.535.544
    921.399.475
    25.708.645
    116.103.670
    90.395.025
    12.633.213
    4.784.021
    114.343.427
    14,95
    24,23
    13,88
    20,10
    2,89
    14,17
    Jumlah (APBN) 1.686.858.557 1.909.014.243 222.155.686 13,17

    Tabel :2 Dari tabel tersebut di atas nampak bahwa sektor Pedesaan mengalami penurunan realisasi sebesar Rp 25.708.645 ribu atau turun 14,95%. Sektor Perkotaan mengalami kenaikan tertinggi 24,23% disamping Sektor Perkebunan 20,10%.

  3. Kompilasi realisasi penerimaan tersebut disusun per Kanwil DJP, Daerah Tingkat I, KP.PBB dan Daerah Tingkat II sebagaimana tercantum pada Lampiran halaman 1 s/d 18.

  4. Terhadap data penerimaan PBB yang telah dihimpun jika dilakukan evaluasi per Kanwil DJP, Daerah Tingkat II dan KP. PBB hasilnya adalah sebagai berikut :
    4.1. Realisasi Penerimaan PBB Sektor Pedesaan dan Pekotaan.
    4.1.1. Susunan peringkat berdasarkan persentase realisasi penerimaan Pds/Pkt terhadap rencana adalah sebagai berikut :
    1. Kanwil DJP
      – yang berada pada 3 (tiga) peringkat teratas adalah :

      1. Kanwil VII DJP sebesar 115,51%.
      2. Kanwil IX DJP sebesar 108,23%.
      3. Kanwil VI DJP sebesar 94,00%.

      – yang berada pada 3 (tiga) peringkat terbawah adalah :

      1. Kanwil X DJP sebesar 61,07%.
      2. Kanwil XIII DJP sebesar 66,82%.
      3. Kanwil III DJP sebesar 72,98%.
    2. Daerah Tingkat I
      – yang berada pada 3 (tiga) peringkat teratas adalah :

      1. Dati I Jawa Barat sebesar 115,51%.
      2. Dati I Jawa Timur sebesar 108,23%.
      3. Dati I D.I. Yogyakarta sebesar 107,86%

      – yang berada pada 3 (tiga) peringkat terbawah adalah :

      1. Dati I Bengkulu sebesar 40,21%.
      2. Dati I Lampung sebesar 52,11%.
      3. Dati I Timor Timur sebesar 53,86%.
    3. KP.PBB
      – yang berada pada 3 (tiga) peringkat teratas adalah :

      1. KP.PBB Tangerang sebesar 146,26%
      2. KP.PBB Tulungagung Sebesar 136,91%.
      3. KP.PBB Kediri sebesar 131,03%.

      – yang berada pada 3 (tiga) peringkat terbawah adalah :

      1. KP.PBB Meulaboh Sebesar 28,07%.
      2. KP.PBB Rengat sebesar 39,97%.
      3. KP.PBB Bengkulu sebesar 40,21%.
    Susunan peringkat penerimaan sektor Pds/Pkt tahun 1995/1996 per KPPBB sebagaimana tercantum pada Lampiran halaman 19-20.
    4.1.2.

    Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pds/Pkt tahun 1994/1995, terdapat 48 KP.PBB yang jumlah penerimaannya menurun (lihat lampiran)

    4.2. Realisasi Penerimaan Seluruh Sektor (APBN).
    4.2.1. Susunan peringkat berdasarkan persentase realisasi penerimaan seluruh Sektor terhadap rencana adalah sebagai berikut :
    1. Kanwil DPJ
      – yang berada pada 3 (tiga) peringkat teratas adalah :

      1. Kanwil VII DJP sebesar 113,60%.
      2. Kanwil IX DJP sebesar 108,75%.
      3. Kanwil VI DJP sebesar 101,39%.

      – yang berada pada 3 (tiga) peringkat terbawah adalah :

      1. Kanwil X DJP sebesar 86,22%.
      2. Kanwil XIV DJP sebesar 90,21%.
      3. Kanwil III DJP sebesar 92,76%.
    2. Daerah Tingkat I
      – yang berada pada 3 (tiga) peringkat teratas adalah :

      1. Dati I Jawa Barat sebesar 113,60%.
      2. Dati I DI. Yogyakarta sebesar 110,47%.
      3. Dati I Jawa Timur sebesar 108,75%.

      – yang berada pada 3 (tiga) peringkat terbawah adalah :

      1. Dati I Lampung sebesar 80,88%
      2. Dati I Sulawesi Utara sebesar 81,29%.
      3. Dati I Nusa Tenggara Barat sebesar 82,54%.
    3. KP.PBB
      – yang berada pada 3 (tiga) peringkat teratas adalah :

      1. KP.PBB Tangerang sebesar 139,19%.
      2. KP.PBB Kediri sebesar 123,94%.
      3. KP.PBB Tulungagung sebesar 122,48%.

      – yang berada pada 3 (tiga) peringkat terbawah adalah :

      1. KP.PBB Singkawang sebesar 74,53%.
      2. KP.PBB Tegal sebesar 74,68%.
      3. KP.PBB Bandar Lampung sebesar 74,80%.
    Susunan peringkat penerimaan seluruh sektor (APBN) tahun 1995/1996 per KPPBB sebagaimana tercantum pada lampiran halaman 19-20.
    4.2.2.

    Dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 1994/1995 terdapat 19 KP.PBB yang jumlah penerimaannya menurun (lihat lampiran).

  5. Untuk akurasi data diminta agar dilakukan konfirmasi data penerimaan dengan KPKN setempat, apabila terdapat selisih angka penerimaan agar dilaporkan ke Kantor Pusat Ditjen Pajak c.q. Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan.

  6. Kanwil DJP dan KP.PBB yang telah berhasil melampaui rencana penerimaan PBB tahun 1995/1996 diucapkan selamat dan diharapkan dapat mempertahankan/meningkatkan prestasi tersebut di tahun 1996/1997 dan tahun-tahun mendatang. Kanwil DJP dan KP.PBB yang belum berhasil melampaui rencana penerimaan PBB diminta untuk melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang dilakukan selama tahun 1995/1996 agar pada tahun 1996/1997 prestasinya dapat ditingkatkan.

  7. Khusus kepada Kepala KPPBB yang tidak mencapai rencana penerimaan diminta supaya :
    7.1.

    Menyampaikan penjelasan tertulis ke Kantor Pusat Ditjen Pajak c.q. Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan sebab-sebab tidak tercapai/menurunnya penerimaan PBB sektor-sektor tersebut di atas.

    7.2.

    Mengupayakan semaksimal mungkin agar pada tahun 1996/1997 dan tahun-tahun mendatang dapat mencapai rencana penerimaan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.

A.n. DIREKTUR PAJAK
Pjs.
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

DRS. MOCH. SOEBAKIR

 

Berikut Link Lampiran, SE-16-PJ.6-1996

http://www.peraturanpajak.com
info@peraturanpajak.com
WA : 0812 932 70074

Iklan


Kategori:1996, PBB, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: