PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 221/PMK.05/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 221/PMK.05/2020TENTANGPERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUALNOMOR 10 KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI,DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN (REVISI 2020)DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, ketentuan mengenai standar akuntansi pemerintahan dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 221/PMK.05/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 206/PMK.07/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 206/PMK.07/2020TENTANGPENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASIDANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAUDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;bahwa untuk meningkatkan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 206/PMK.07/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 23/PJ/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 23/PJ/2020TENTANGBENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTIPEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI SERTA BENTUK, ISI, TATACARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASAPAJAK PENGHASILAN UNIFIKASIDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi serta bentuk Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Unifikasi telah diatur dalam Peraturan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 23/PJ/2020

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE – 16/BC/2020

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR SE - 16/BC/2020TENTANGPEMBERLAKUAN DAN TATA CARA PENELITIAN ATAS PERTUKARAN DATA ELEKTRONIKSURAT KETERANGAN ASAL UNTUK MEMFASILITASI PENERAPAN PERSETUJUANPERDAGANGAN BARANG DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJAMENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN PERSETUJUAN TERTENTUANTARA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARADAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (SKA E-FORM E)DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, A.UmumSehubungan dengan Nota Kesepahaman antara Direktorat … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR SE – 16/BC/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/KM.10/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 1/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 06 JANUARI 2021 SAMPAI DENGAN 12 JANUARI 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/KM.10/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 199/PMK.012/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 199/PMK.012/2020TENTANGPENGELOLAAN INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOWDAN PENYELENGGARAAN SISTEM INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOWDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk meningkatkan perekonomian nasional, menghadapi perubahan lingkungan strategis global, mendukung percepatan pelaksanaan berusaha dan percepatan alur proses kegiatan perdagangan internasional dan lingkungan yang terintegrasi dalam proses pengeluaran barang yang sejalan dengan praktik … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 199/PMK.012/2020

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 37/PJ/2019

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 37/PJ/2019TENTANGKETENTUAN PELAKSANAAN REKONSILIASI ANTARA PEMERINTAH DAERAH,KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPATATAS PENYETORAN PAJAK PUSAT KE REKENING KAS UMUM NEGARA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.Umum     Dalam rangka upaya meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam mendukung peningkatan penerimaan pajak telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 37/PJ/2019

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57/KMK.10/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 57/KMK.10/2020TENTANGTARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRASIBERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE1 JANUARI 2021 SAMPAI DENGAN 31 JANUARI 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.010/2020 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, kewenangan penetapan tarif bunga per … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57/KMK.10/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 205/PMK.04/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 205/PMK.04/2020TENTANGPENCACAHAN DAN POTONGAN ATAS ETIL ALKOHOL DAN MINUMAN YANGMENGANDUNG ETIL ALKOHOLDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai pencacahan dan potongan atas etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.04/2008 tentang Pencacahan dan Potongan atas Etil Alkohol dan Minuman … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 205/PMK.04/2020

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2020

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 76 TAHUN 2020TENTANGJENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANGBERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2020