PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIANOMOR 1 TAHUN 2021TENTANGPENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTORDAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2021DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 62 TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 62 TAHUN 2020TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANGPEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DARI PEMOHON PERIZINAN DANPEMOHON PELAYANAN PERPAJAKAN DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,Menimbang : bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum jenis izin dan pemohon perizinan yang dikenakan pemenuhan kewajiban pajak daerah dari … Lanjutkan membaca PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 62 TAHUN 2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 02/PJ/2021

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 02/PJ/2021TENTANGTATA CARA PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN NOMOR IDENTITASSUBUNIT ORGANISASI INSTANSI PEMERINTAH SERTA KEWAJIBANPELAPORAN PAJAK INSTANSI PEMERINTAHDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa sehubungan dengan dilakukan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak baru bagi seluruh Instansi Pemerintah dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Instansi Pemerintah serta dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan pengukuhan Pengusaha … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 02/PJ/2021

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 41 TAHUN 2021TENTANGPENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBASDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115A ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ketentuan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2021

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 31 TAHUN 2020TENTANGTATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANADI BIDANG PERPAJAKAN DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti … Lanjutkan membaca PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 32 TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 32 TAHUN 2020TENTANGPENAMBAHAN KODE ZONA NILAI TANAH DAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMIDAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS KAWASAN PANTAI MAJUSEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,Menimbang : bahwa hingga saat ini belum ditetapkan kode Zona Nilai Tanah … Lanjutkan membaca PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 32 TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 38 TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 38 TAHUN 2020TENTANGPERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 259 TAHUN 2015TENTANG PEMBEBASAN ATAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DANPERKOTAAN ATAS RUMAH, RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DAN RUMAHSUSUN SEDERHANA MILIK DENGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SAMPAI DENGANRp 1.000.000.000,00 (SATU MILIAR RUPIAH)DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,Menimbang … Lanjutkan membaca PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 38 TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 53 TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTANOMOR 53 TAHUN 2020TENTANGPENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTORDAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTORPEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2020DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama … Lanjutkan membaca PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 53 TAHUN 2020

PENGUMUMAN NOMOR PENG – 2/PJ.09/2021

PENGUMUMANNOMOR PENG - 2/PJ.09/2021TENTANGIMBAUAN PENGAJUAN KEMBALI PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAKPENGHASILAN PASAL 22 IMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 9/PMK.03/2021Sehubungan dengan pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor oleh wajib pajak terdampak pandemi Covid-19, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1.Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 730 bidang usaha tertentu, perusahaan yang … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 2/PJ.09/2021

PENGUMUMAN NOMOR PENG – 3/PJ.09/2021

PENGUMUMANNOMOR PENG - 3/PJ.09/2021TENTANGIMBAUAN MEMASTIKAN STATUS PENYEDIA JASA PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUANTAHUNANSehubungan dengan adanya jasa pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh beberapa pihak dan untuk menghindari kejadian yang merugikan wajib pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1.Wajib pajak, wakil, atau kuasa bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran isi dari SPT yang ditandatangani dan disampaikan kepada … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 3/PJ.09/2021