KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/KM.10/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 16/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 10 MARET 2021 SAMPAI DENGAN 16 MARET 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/KM.10/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7/KM.4/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 7/KM.4/2021TENTANGPENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUARMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar;Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7/KM.4/2021

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 18 TAHUN 2021TENTANGHAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN,DAN PENDAFTARAN TANAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, … Lanjutkan membaca PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 28/PJ/2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP - 28/PJ/2021TENTANGPENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN SAAT MULAI BEROPERASINYAINSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAKSEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 184/PMK.01/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 210/PMK.01/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJAINSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi dan tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP – 28/PJ/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PMK.03/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 18/PMK.03/2021TENTANGPELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN,PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (1d), dan Pasal 4 ayat (3) … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PMK.03/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/KM.10/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 15/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 03 MARET 2021 SAMPAI DENGAN 09 MARET 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/KM.10/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PMK.010/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 21/PMK.010/2021TENTANGPAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN UNITHUNIAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUNANGGARAN 2021DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, perlu diberikan dukungan Pemerintah terhadap sektor industri perumahan tersebut;bahwa untuk … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PMK.010/2021

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169 TAHUN 2021

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 169 TAHUN 2021TENTANGKENDARAAN BERMOTOR DENGAN PAJAK PENJUALAN ATASBARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANGTERGOLONG MEWAH DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH PADATAHUN ANGGARAN 2021MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa sehubungan dengan perlunya menetapkan kendaraan bermotor yang dapat diterapkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan barang kena pajak untuk ditanggung oleh Pemerintah … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169 TAHUN 2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/KM.10/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 13/KM.10/2021TENTANGTARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRASIBERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE1 MARET 2021 SAMPAI DENGAN 31 MARET 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.010/2020 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, kewenangan penetapan tarif … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/KM.10/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PMK.010/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 20/PMK.010/2021TENTANGPAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANGKENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTORTERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri kendaraan bermotor guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, perlu diberikan dukungan Pemerintah terhadap … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PMK.010/2021