KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33/KM.10/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 33/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 16 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN 22 JUNI 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33/KM.10/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/PMK.03/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 59/PMK.03/2021TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONALASISTEN PENYULUH PAJAKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mengembangkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan perpajakan, telah dibentuk Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/PMK.03/2021

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 34 TAHUN 2021TENTANGPENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB TENTANG PENGHINDARANPAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATASPENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLICOF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES FORTHE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCALEVASION WITH RESPECT TO TAXES ON … Lanjutkan membaca PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2021

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 35 TAHUN 2021TENTANGPENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA UNTUK ELIMINASI PAJAKBERGANDA SEHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN DANPENCEGAHAN PENGELAKAN DAN PENGHINDARAN PAJAK (AGREEMENTBETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THEGOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE ELIMINATION OFDOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND … Lanjutkan membaca PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44/PMK.02/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 44/PMK.02/2021TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR61/PMK.02/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSIPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEGIATANUSAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.02/2020 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44/PMK.02/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/PMK.010/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 56/PMK.010/2021TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGANNOMOR 52/PMK.010/2017 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATASPENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKAPENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAUPENGAMBILALIHAN USAHADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk memberikan kemudahan dalam transformasi Badan Usaha Milik Negara dan pencapaian misi Badan Usaha Milik Negara melalui restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara, … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56/PMK.010/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK.03/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK.03/2021TENTANGTATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBANPERPAJAKAN SERTA PENERBITAN, PENANDATANGANAN, DAN PENGIRIMANKEPUTUSAN ATAU KETETAPAN PAJAK SECARA ELEKTRONIKDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Angka 18 Pasal 63A ayat (6) dan Pasal 63B ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK.03/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/PMK.06/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 51/PMK.06/2021TENTANGPENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARAYANG BERASAL DARI ASET EKS KEPABEANAN DAN CUKAIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/PMK.06/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/PMK.03/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 54/PMK.03/2021TENTANGTATA CARA MELAKUKAN PENCATATAN DAN KRITERIA TERTENTU SERTATATA CARA MENYELENGGARAKAN PEMBUKUANUNTUK TUJUAN PERPAJAKANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa perlu adanya pemberian kepastian hukum bagi wajib pajak orang pribadi, termasuk yang memenuhi kriteria tertentu, yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan;bahwa bagi wajib … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/PMK.03/2021

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 2021TENTANGPEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHABERBASIS RISIKODENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf d dan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun … Lanjutkan membaca PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021