PENGUMUMAN NOMOR PENG – 11/PJ.09/2020

PENGUMUMANNOMOR PENG - 11/PJ.09/2020TENTANGIMPLEMENTASI NASIONAL APLIKASI E-FAKTUR DESKTOP VERSI 3.0Dalam rangka meningkatkan kemudahan pelayanan kepada Pengusaha Kena Pajak, Direktorat Jenderal Pajak akan merilis aplikasi e-Faktur versi 3.0 secara nasional dengan berbagai peningkatan fitur. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : Implementasi nasional aplikasi e-Faktur versi 3.0 di laksanakan pada 1 … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 11/PJ.09/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/KM.10/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 39/KM.10/2020TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 16 SEPTEMBER 2020 SAMPAI DENGAN 22 SEPTEMBER 2020MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/KM.10/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125/PMK.010/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 125/PMK.010/2020TENTANGPAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN KERTASKORAN DAN/ATAU KERTAS MAJALAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAHTAHUN  ANGGARAN 2020DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk upaya penanggulangan dampak dari pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terhadap produktivitas media massa cetak, Pemerintah perlu memberikan dukungan keringanan pembayaran pajak;bahwa bentuk dukungan Pemerintah bagi sektor industri media … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125/PMK.010/2020

SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : SE – 015/PP/2020

SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAKNOMOR : SE - 015/PP/2020TENTANGPENUNDAAN PELAKSANAAN PERSIDANGANKARENA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTAKETUA PENGADILAN PAJAK REPUBLIK INDONESIA, A.UMUM     Sehubungan dengan diberlakukannya kembali pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan sejalan dengan … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : SE – 015/PP/2020

SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : SE – 016/PP/2020

SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAKNOMOR : SE - 016/PP/2020TENTANGPEDOMAN PENYESUAIAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN SEBAGAITINDAK LANJUT SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAKNOMOR SE-015/PP/2020KETUA PENGADILAN PAJAK REPUBLIK INDONESIA, A.UMUMSehubungan dengan penundaan pelaksanaan persidangan di Pengadilan Pajak pada tanggal 14 September 2020 sampai dengan 18 September 2020 karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Provinsi … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR : SE – 016/PP/2020

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 642 TAHUN 2020 NOMOR : 4 TAHUN 2020 NOMOR : 4 TAHUN 2020

KEPUTUSAN BERSAMAMENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIANOMOR  :  642 TAHUN 2020NOMOR  :   4    TAHUN 2020NOMOR   :  4    TAHUN 2020TENTANGHARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI,Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 642 TAHUN 2020 NOMOR : 4 TAHUN 2020 NOMOR : 4 TAHUN 2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/KM.10/2020

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 38/KM.10/2020TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 09 SEPTEMBER 2020 SAMPAI DENGAN 15 SEPTEMBER 2020MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/KM.10/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123/PMK.03/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 123/PMK.03/2020TENTANGBENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORANSERTA DAFTAR WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATANPENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADANDALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123/PMK.03/2020

PENGUMUMAN NOMOR PENG – 10/PJ.09/2020

PENGUMUMANNOMOR PENG - 10/PJ.09/2020TENTANGBATAS WAKTU PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL BERDASARKAN PERATURANPEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 BAGI WAJIB PAJAK BADANSehubungan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23 Tahun 2018), dengan ini disampaikan hal-hal … Lanjutkan membaca PENGUMUMAN NOMOR PENG – 10/PJ.09/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120/PMK.07/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 120/PMK.07/2020TENTANGPETA KAPASITAS FISKAL DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;Mengingat : Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120/PMK.07/2020