SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 12/PJ/2021TENTANGPEMBERITAHUAN BERLAKUNYAKONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAITDENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAHPENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABAUNTUKPERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN INGGRISDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumSehubungan dengan telah selesainya prosedur pengesahan dan penyampaian instrumen pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 12/PJ/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 13/PJ/2021TENTANGPEMBERITAHUAN BERLAKUNYAKONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAITDENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAHPENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABAUNTUKPERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIADIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumSehubungan dengan telah selesainya prosedur pengesahan dan penyampaian instrumen pengesahan atas Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 13/PJ/2021

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 14/PJ/2021

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 14/PJ/2021TENTANGBENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK, SERTA SURAT TAGIHAN PAJAKDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi nota penghitungan, surat ketetapan pajak, serta surat tagihan pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2018 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 14/PJ/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/KM.10/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 43/KM.10/2021TENTANGTARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRASIBERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE1 AGUSTUS 2021 SAMPAI DENGAN 31 AGUSTUS 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa berdasarkan Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.010/2020 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, kewenangan penetapan tarif … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/KM.10/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102/PMK.010/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 102/PMK.010/2021TENTANGPAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA SEWA RUANGANATAU BANGUNAN KEPADA PEDAGANG ECERAN YANG DITANGGUNGPEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor perdagangan eceran di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, perlu diberikan dukungan … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102/PMK.010/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 09/PJ/2021TENTANGPEMBERITAHUAN BERLAKUNYAKONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAITDENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAHPENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABAUNTUKPERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELGIADIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumSehubungan dengan telah selesainya prosedur pengesahan dan penyampaian instrumen pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 09/PJ/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 10/PJ/2021TENTANGPEMBERITAHUAN BERLAKUNYAKONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAITDENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAHPENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABAUNTUKPERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN DENMARKDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumSehubungan dengan telah selesainya prosedur pengesahan dan penyampaian instrumen pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 10/PJ/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ/2021

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 11/PJ/2021TENTANGPEMBERITAHUAN BERLAKUNYAKONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAITDENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAHPENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABAUNTUKPERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERANCISDIREKTUR JENDERAL PAJAK, A.UmumSehubungan dengan telah selesainya prosedur pengesahan dan penyampaian instrumen pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to … Lanjutkan membaca SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE – 11/PJ/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95/PMK.05/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 95/PMK.05/2021TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.05/2020TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABANATAS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA PENANGANANPANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah telah mengalokasikan kembali belanja … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95/PMK.05/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96/PMK.03/2021

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 96/PMK.03/2021TENTANGPENETAPAN JENIS BARANG KENA PAJAK SELAIN KENDARAANBERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAHDAN TATA CARA PENGECUALIAN PENGENAAN PAJAK PENJUALANATAS BARANG MEWAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96/PMK.03/2021