PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 13/BC/2019

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 13/BC/2019TENTANGTATA CARA PEMINDAHTANGANAN DAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEANATAS MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN YANG DIIMPOR DENGANMENGGUNAKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DALAM RANGKAPENANAMAN MODALDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara pemindahtanganan dan penyelesaian kewajiban pabean atas mesin dan/atau barang dan bahan yang diimpor dengan menggunakan fasilitas … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 13/BC/2019

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 15/BC/2019

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 15/BC/2019TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER-03/BC/2016 TENTANG TATA LAKSANA PENGELUARAN BARANGIMPOR DARI PUSAT LOGISTIK BERIKAT UNTUK DIIMPOR UNTUK DIPAKAIDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata laksana Pengeluaran Barang Impor Dari Pusat Logistik Berikat Untuk Diimpor Untuk Dipakai telah diatur dalam Peraturan Direktur … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 15/BC/2019

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/KM.10/2021

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 5/KM.10/2021TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHANNILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUKTANGGAL 20 JANUARI 2021 SAMPAI DENGAN 26 JANUARI 2021MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/KM.10/2021

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2020

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIANOMOR 13 TAHUN 2020TENTANGPELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK BAGI LAYANAN PUBLIKTERTENTU DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan pencegahan korupsi perlu dilakukan sinergi secara optimal antar kementerian/lembaga dalam pelayanan publik tertentu di … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2020

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2020

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIANOMOR 8 TAHUN 2020TENTANGPENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTORDAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2020DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2020

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR KEP – 03/PP/2021

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAKNOMOR KEP - 03/PP/2021TENTANGSUSUNAN MAJELIS HAKIM DAN HAKIM TUNGGAL UNTUK MEMERIKSADAN MEMUTUS SENGKETA PAJAK PADA PENGADILAN PAJAKKETUA PENGADILAN PAJAK,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai susunan Majelis Hakim dan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak pada Pengadilan Pajak telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-007/PP/2020 tentang Susunan Majelis Hakim dan … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN PAJAK NOMOR KEP – 03/PP/2021

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 216/BC/2020

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR KEP - 216/BC/2020TENTANGPENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY)SINGLE SUBMISSION - JOINT INSPECTION KARANTINA DAN BEA CUKAIPADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI (KPUBC) TIPE ATANJUNG PRIOK, KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DANCUKAI (KPPBC) TIPE MADYA PABEAN BELAWAN, TANJUNG EMAS, DANTANJUNG PERAKDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa pelaksanaan uji coba Single … Lanjutkan membaca KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP – 216/BC/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 16/BC/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAINOMOR PER - 16/BC/2020TENTANGTATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAUDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-37/BC/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER – 16/BC/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 237/PMK.010/2020

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 237/PMK.010/2020TENTANGPERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAIPADA KAWASAN EKONOMI KHUSUSDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :     bahwa untuk meningkatkan penanaman modal dan mempercepat pelaksanaan berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus yang dapat menunjang pengembangan ekonomi nasional dan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor … Lanjutkan membaca PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 237/PMK.010/2020

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 10/PJ/2019

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR PER - 10/PJ/2019TENTANGBENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANGNOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAKPAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT KEPUTUSAN KELEBIHANPEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT PEMBERITAHUAN,SERTA SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNANDIREKTUR JENDERAL PAJAK,Menimbang : bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan … Lanjutkan membaca PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 10/PJ/2019